Trafficking

Blog Kami

2010-01-27T20:52:00.000+07:00

Ini adalah blog saya, sekaligus untuk tugas TIK SMP

Pencegahan Trafiking Anak Apa, Mengapa, dan Bagaimana - 27/12/06

2009-11-08T11:36:00.003+07:00

Pencegahan Trafiking Anak Apa, Mengapa, dan Bagaimana - 27/12/06

Written by Mira Kartawijaya

Monday, 28 May 2007

www.indosiar.com -

Trafiking di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Anak-anak yang ditrafiking bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Perdagangan anak, Child Trafficking di Indonesia telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, antara lain kita temukan dari beberapa literatur hasil penelitian Irwanto, Ph.D, Psikolog Universitas Atmajaya, Fentiny Nugroho dan Johanna Debora Imelda, yang melakukan penelitian pada tahun 2001 di empat lokasi – Pulau Bali, Jakarta, Medan, dan Pulau Batam tentang perdagangan anak yang bertujuan antara lain : menggambarkan kebijakan-kebijakan nasional yang relevan dengan masalah perdagangan anak, dan menjelaskan gejala-gejala yang dijumpai dalam perdagangan anak di Indonesia terutama Jakarta, Medan, Bali, dan Batam.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan informan meliputi pejabat pemerintah, penegak hukum, aktivis LSM, pendidik, dan akademisi, serta wartawan. Kesimpulan penelitian yang dituangkan dalam buku ”Perdagangan Anak di Indonesia,” 2001 (Irwanto, 2001:126-134) adalah : Karena kompleksnya masalah perdagangan anak, maka perlu upaya menggalang kerja sama melalui kemitraan yang menjadi satu-satunya cara yang harus dikembangkan di masa datang supaya penanganan masalah ini menjadi lebih efektif.

Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak. Kesimpulan lain salah satu faktor pendorong perdagangan anak adalah ketidak-mampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Petugas kelurahan dan kecamatan yang membantu pemalsuan KTP anak yang diperdagangkan juga menjadi faktor pendorong utama perdagangan anak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan instrumen hukum atau kebijakan yang lebih ketat secara efektif mencegah pemalsuan KTP.

Penelitian tentang anak yang dilacurkan yang dilakukan oleh Universitas Atmajaya dan Yayasan Kusuma Buana menyimpulkan bahwa faktor pendorong anak terlibat dalam perdagangan anak – dilacurkan, antara lain disebabkan oleh kemiskinan ; utang-piutang; riwayat pelacuran dalam keluarga; permisif dan rendahnya kontrol sosial; rasionalisasi; dan stigmatisasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan di Jakarta dan Indramayu dengan informan yang terdiri anak - PSK, orang tua anak, konsumen, calo (kecil dan besar), broker, germo, dan petugas desa. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam buku ”Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia,” yang diterbitkan oleh ILO tahun 2002 (Andri (ed), 2002:95:101).

Penelitian International Labor Organization (ILO) tentang Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia pada tahun 2002, yang kemudian hasilnya dipublikasikan melalui buku ”Bunga-Bunga Di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia,” menyimpulkan tidak tertutup kemungkinan pada penyaluran ”Pekerja Rumah Tangga Anak” terjadi trafiking anak. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan terdapatnya Pekerja Rumah Tangga Anak yang ketika berangkat dari kampungnya, tidak untuk dijadikan sebagai Pekerja Rumah Tangga, tetapi dipekerjakan di tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian semula (Pandji Putranto, dkk., 2004:190) .

Norma-norma Hukum Penghapusan Perdagangan Anak Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 ; memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking.

Konvensi Hak Anak 1989 ; secara tegas mengatur hak anak yang berbeda dengan orang dewasa. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak.

Opsional Protokol Konvensi Hak Anak terhadap Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak ; Indonesia belum meratifikasinya. Akan tetapi Protokol ini tidak berkait langsung dengan penghapusan perdagangan anak, tetapi lebih penentangan terhadap prostitusi dan pornografi anak.

KILO 182 Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Anak ; penggunaan anak dalam prostitusi dan pornografi dianggap sebagai bentuk pekerjaan terpuruk anak. Konvensi ini sangat berkait erat dengan pekerja anak, sedangkan perdagangan anak tidak termasuk. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan UU No. 1 tahun 2000.

Protokol untuk Mencegah Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia Terutama Anak yang Melengkapi Konvensi PBB untuk Melawan Kejahatan Terorganisir antar Negara ; secara tegas menegaskan definisi perdagangan manusia: “Perdagangan manusia berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Pada Protokol ini secara tegas menyebutkan anak “berarti setiap orang yang usianya di bawah delapan belas tahun.”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak.

Kebijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak Keppres No. 88 Tahun 2002 ; lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus perdagangan anak. Trafficking in Persons Report June 2001 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan Indonesia pada peringkat ke-tiga (tetapi pada laporan 2005 menjadi pertingkat ke-dua) dalam upaya penanggulangan perdagangan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai (1) negara yang memiliki korban dalam “jumlah yang besar,” (2) pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan “standar-standar minimum” serta (3) tidak atau belum melakukan “usaha-usaha yang berarti” dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak.

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak Kepres No. 88 Tahun 2002 ; dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002. Tujuan umum Gugus Tugas ini adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan anak. Untuk Gugus Tugas di daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 560/1134/PMD/2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa focal point pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah dilaksanakan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani urusan anak melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di daerah dengan tujuan:
a. Menyusun standar minimum dalam pemenuhan hak-hak anak.
b. Pembentukan satuan tugas penanggulangan perdagangan orang di daerah.
c. Melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja.
d. Mengalokasikan dana APBD untuk keperluan kegiatan.

Pengertian
Perdagangan anak yang dipahami dalam makalah ini perdagangan manusia: “Perdagangan manusia berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Trafiking, menurut ICMC/ACIL tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma dan bahkan kematian. Pelaku trafiking menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban ke dalam prostitusi.
Pelaku trafiking menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka. Menurut ICMC/ACIL, beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban antara lain (ICMC/ACIL-Mimpi Yang Terkoyak, 2005):

Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri;
Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi
Memberitahu korban bahwa status mereka ilegal dan akan dipenjara serta dideportasi jika mereka berusaha kabur;
Mengancam akan menyakiti korban dan/atau keluarganya;
Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong;
Membuat korban tergantung pada pelaku trafiking dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi jika mereka di tempat di mana mereka tidak paham bahasanya, dan dalam “perlindungan” dari yang berwajib; dan
Memutus hubungan antara pekerja dengan keluarga dan teman;

Mengapa Trafiking Anak Perlu Dicegah
Penelitian ILO-IPEC tahun 2003 di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat memperkuat bahwa trafiking di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksplotasi oleh trafiker. Disamping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi menjadi kunci faktor pendorong. Anak-anak yang ditrafiking bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Luruh Duit
Luruh duit atau pelacuran menurut Tata Sudrajat, Ahli Manajemen Sosial alumni Universitas Indonesia, merupakan salah satu masalah besar yang di¬ha¬da¬pi Kab. Indramayu sejak dulu sampai sekarang. Ini yang membuat In¬dramayu dikenal sebagai daerah pengirim pelacur di Indonesia. Menurut Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Ker¬ja Indramayu, tahun 1999 terdapat 1.530 pelacur. Tahun 2001 meningkat menjadi 1.752 orang pelacur, 25 persen berusia di bawah 18 tahun.

Makna Luruh Duit

Tujuan dari warga yang ‘luruh duit’ menurut Tata Sudarajat adalah untuk mencari kesugihan (kekayaan). Kekayaan ini tergambarkan sebagai suatu kesenangan, supaya ekonominya tercukupi dan tidak kalah dengan orang lain, status sosialnya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat membahagiakan seluruh keluarganya terutama orang tuanya, sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri.
Tujuan memperoleh kekayaan, disebabkan oleh dorongan ekonomi karena tidak punya (miskin) dan (untuk) kerja lain membutuhkan tenaga yang berat, atau tidak punya sawah.
Kekayaan – kekayaan diwujudkan dengan rumah yang bagus dibandingkan dengan yang tidak luruh duit, juga berbeda dari orang kaya biasa seperti petani.
Kegagalan memperoleh kekayaan disikapi dengan penerimaan bahwa hal itu sebagai takdir atau nasib buruk. Biasanya mereka berhenti sementara kemudian mencari cara lagi untuk meraih kesuksesan. Beberapa cara merespon kegagalan adalah: (s) Mencari dukun yang ampuh; (b) Operasi plastik; (c) Menjadi kuli, menjadi PRT dan mencari suami
Luruh duit merupakan kebiasaan turun temurun. Sebagai kebiasaan turun temurun, luruh duit menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima masyarakat, bahkan masyarakat sangat menerimanya
Selama ini tidak ada sanksi sosial karena dinilai sudah tradisi.
Masyarakat sudah menyadari sebagai kejahatan tetapi ada juga yang menganggapnya tidak demikian. Masyarakat memandang luruh duit bukan suatu kejahatan, melainkan sebuah pekerjaan. Luruh duit sudah tidak dianggap sesuatu yang salah, bahkan menjadi kebanggaan. Luruh duit mudah memperoleh uang dan tidak ada sanksi apapun baik dari pemerintah maupun masyarakat.
Luruh duit tidak melanggar hukum dan apabila ada penipuan dari calo atau germo selalu tidak berdaya karena kekuatan ke¬kuasaan germo dan anak buahnya. Jadi masyarakat tidak menuntut, hanya mengikuti keinginan germo. Dan aparat terkait tidak peduli akan adanya penipuan – penipuan yang dilakukan calo dan germo.
Luruh duit sudah tidak memper¬hitung¬kan halal atau haram. Mereka menikmati kesenangan tanpa memikirkan kehidupan akhirat kelak. Mereka yang luruh duit tidak ke masjid, jarang beramal, tetapi ada juga mantan pelacur yang sudah hajjah yang menyumbang pembangunan masjid.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luruh Duit
Faktor Kemiskinan
Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi terjadinya luruh duit, akan tetapi hal ini bukan satu-satunya faktor, karena ada pula warga dan anak-anak yang meskipun miskin, tetapi tidak melakukan luruh duit. Umumnya mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dan berpendidikan SD. Bagi warga yang miskin, melakukan luruh duit, dianggap sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dimana mereka memperoleh keuntungan sekaligus. Pertama, bebas dari kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak atau isteri yang luruh duit dan kedua, memperoleh keuntungan finansial.

Faktor Gaya Hidup ‘Hajatan’
Sekalipun umumnya miskin, tetapi masyarakat setempat mempunyai gaya hidup hajatan yang biasanya harus dilengkapi dengan hiburan, kecuali warga yang sangat miskin. Acara ini biasanya terjadi pada musim panenan, ketika mereka memperoleh pendapatan lumayan dan sekaligus merupakan acara syukuran. Setiap acara hajatan, seperti perkawinan, sunatan, ataupun rasulan (sunatan bagi anak perempuan), hiburan harus selalu ada. Jenis hiburan menunjukkan tingkat status sosial ekonomi orang tua. Kelas atas adalah hiburan orkes dangdut, khas tarling Indramayuan atau Cirebonan. Kelas menengah dengan sandiwara, dan kelas bawah cukup organ tunggal.

Faktor Eksploitasi Terhadap Anak
Anak-anak tidak hanya berada dalam situasi lingkungan yang buruk, tetapi mereka pun dipandang tidak sesuai jika diukur dari hak-hak anak. Orang tua masih memandang bahwa perempuan hanya berada di wilayah domestik. Anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, karena pada akhirnya hanya kembali ke rumah, ke dapur, sumur, dan kasur melayani suami. Akibatnya angka putus sekolah tinggi. Anak perempuan kemudian menjadi TKW, pelacur, pelayan café, atau PRT.
Berdasarkan uraian tersebut terjadi eksploitasi terhadap anak oleh orang tua yang ditandai dengan:
a. Perempuan berada di wilayah domestik sehingga tidak perlu bersekolah tinggi.
b. Anak adalah aset keluarga.
c. Menjadikan anak sebagai pelacur tidak dipahami sebagai kejahatan: tidak ada contoh kasus orang tua diadili karena melacurkan anaknya.
d. Kebiasaan melacurkan anaknya

Faktor Permintaan akan Pelacur
Luruh duit tidak semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor pendorong, tetapi juga karena faktor permintaan pelacur. Permintaan pelacur merupakan kebutuhan untuk mengisi industri seks yang cenderung menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama. Luruh duit dimungkinkankarena adanya peran calo dan germo ini. Jaringan kerja calo dan germo di YY sebagai desa pemasok pelacuran tergambarkan berikut ini.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaruh permintaan akan pelacur mempengarui luruh duit ditandai dengan:

Calo dan germo merupakan bagian dari jaringan perdagangan anak untuk pelacuran yang menyediakan calon-calon luruh duit untuk memenuhi permintaan akan pelacur.
Permintaan pelacur merupakan kebutuhan untuk mengisi industri seks yang cenderung menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama.
Calo dan bahkan germo adalah warga satu desa dengan calon luruh duit sehingga mempermudah informasi, pengiriman, dan komunikasi calo dan calon pelacur.
Calo dan germo mempunyai modal uang yang besar yang dapat memenuhi kebutuhan akan uang warga yang miskin segera.
Calo dan germo sangat aktif mencari calon luruh duit karena secara finansial menguntungkan mereka. Semua beban biaya proses perekrutan dan pengiriman dibebankan kepada warga yang luruh duit sebagai utang. Hal ini menunjukkan faktor eksploitasi terhadap anak.

Bagaimana Pencegahan Trafiking Anak
Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Indramayu mengenai prostitusi tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi yang diperbaharui Perda No. 4 Tahun 2001 (Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu, 2002: 1 –8). Perda tersebut memuat 10 pasal, antara lain ; larangan untuk mendirikan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi, larangan untuk melakukan, menghubungkan, dan mengusahakan, dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi, sanksi hukuman kurungan baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan prostitusi selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Upaya Masyarakat
Dengan dukungan ILO, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation di Kabupaten Indramayu. Tujuan dari program ini adalah :

Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan di dua kecamatan;
Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar;
Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan;
Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri;
Merubah sikap dan pola fikir keluarga dan masyarakat terhadap trafiking anak.

Inti program ini mencegah anak-anak perempuan dilacurkan dengan mengupayakan :
1. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun non formal,
2. Pemberian peluang kerja, dan
3. Penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.

Trafficking dan UU PTPPO - 11/07/07

2009-11-08T11:35:00.002+07:00

Trafficking dan UU PTPPO - 11/07/07

Written by Mira Kartawijaya

Wednesday, 18 July 2007

www.fajar.co.id

Meskipun KUHP (Pasal 297) telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah trafficking terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya UU khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana trafficking yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan trafficking belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana trafficking.

Setelah melalui proses panjang, UU No, 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) akhirnya disahkan baru-baru ini. Berdasarkan UU ini, maka definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-agama, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Jika merujuk pada definisi di atas, maka tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Oleh karenanya, dalam rapat DPRD Sulawesi Selatan pada 21 Juni 2007 yang lalu, tidak terakomodirnya perdagangan laki-laki dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Trafficking mendapat kecaman dari anggota dewan karena Ranperda ini hanya mencakup perdagangan perempuan dan anak, dan Ranperda ini terancam dikembalikan untuk selanjutnya disempurnakan (Fajar, 22 Juni 2007). Kecaman ini cukup signifikan, mengingat tidak tercakupnya laki-laki yang juga potensil sebagai korban perdagangan menunjukkan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Betapa mubasirnya jika kita kemudian membuat lagi Ranperda Trafficking khusus bagi laki-laki karena tidak terakomodir pada Ranperda Trafficking untuk perempuan dan anak.

Trafficking bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan. Unicef (1998), misalnya, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan lebih rentannya perempuan dan anak untuk diperdagangkan yang akhir-akhir ini semakin sering kita baca (di koran, majalah, dll) dan dengarkan (dari orang ke orang, radio dll), ataupun melihatnya di televisi di mana penculikan yang diiringi dengan trafficking menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapa saja yang mendengarkan, melihat apalagi mengalaminya.

* Penguatan Kelembagaan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang diadopsi melalui UU No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, merupakan konvensi internasional yang menjadi salah satu dasar dari penerbitan UU PTPPO, selain UU No 23 tentang Perlindungan Anak dan sejumlah produk hukum lainnya yang signifikan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi trafficking tercermin dengan turut ditandatanganinya Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women pada tahun 1998. Plan of Action ini merupakan konsensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia-Pasifik dalam memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) sebagai focal point dalam menindaklanjuti pemberantasan perdagangan perempuan. Namun, Annual Trafficking in Person Report menunjukkan, bahwa pada periode antara April 2001 dan Maret 2002, Indonesia termasuk dalam negara yang dianggap tidak memenuhi ketentuan standar minimum The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (pencegahan, perlindungan, penindakan) dan upaya-upaya mengeliminasi perdagangan orang, padahal Indonesia termasuk dalam kategori sumber trafficking dengan peringkat Tier 3 (kategori nilai terendah), khususnya untuk perdagangan perempuan belia.

Evaluasi di atas paling tidak menstimulasi pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi hal ini, salah satunya dengan disahkannya UU PTPPO. Ini diikuti dengan upaya-upaya lain yang signifikan, terutama oleh Meneg PP sebagai focal point. Pertemuan Regional II Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang dilaksanakan di Manado, 19-21 Juni 2007 atas kerja sama antara Meneg PP dan Biro Pemberdayaan Perempuan Sulawesi Utara untuk wilayah Indonesia Timur adalah salah satu di antara upaya tersebut. Pertemuan ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan dalam upaya memperkuat jaringan antar-organisasi pemerintah dan non-pemerintah agar aktivitas masing-masing dapat saling bersinergi untuk memerangi segala bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat. Penguatan kelembagaan ini merupakan bagian dari amanat UU No 21/2007 (Pasal 46) tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan korban tindak perdagangan orang yang dibuat berdasarkan “Kesepakatan Bersama” antara Meneg PP, Menteri Kesehatan dan Kepala Kepolisian RI yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2002 yang lalu.

* Kasus-kasus Trafficking

Salah satu kasus trafficking yang paling menonjol di Sulawesi Selatan adalah dipulangkannya 17 perempuan belia yang berasal dari Tana Toraja yang dipekerjakan di tempat karaoke di Sandakan, Malaysia. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan Koalisi Perempuan Parepare bekerja sama untuk proses pemulangan ke daerah asal mereka. Kasus-kasus trafficking anak belia yang serupa kemungkinan besar merupakan fenomena gunung es di mana kasus-kasus yang tidak/belum muncul ke permukaan jauh lebih banyak.

Pada banyak kasus, korban-korban trafficking dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di dalam maupun di luar negeri. Pada awalnya mereka dijanjikan dengan pekerjaan yang bervariasi, misalnya sebagai pelayan toko, pelayan restoran, atau pekerja rumah tangga (PRT), tapi pada kenyataannya mereka dijerat sebagai PSK. Banyak di antara korban adalah perempuan-perempuan belia. Jika ditilik area geografinya, maka untuk wilayah Sulawesi Selatan, Makassar dan Parepare merupakan daerah tujuan (destination area) sekaligus sebagai tempat transit (transit area) trafficking dalam bentuk eksploitasi seksual, tergantung dari mana mereka berasal dan kemana tujuan mereka. Sedangkan untuk tujuan ke luar negeri, mereka kebanyakan dan paling rentan dipekerjakan di negara-negara tetangga seperti, Malaysia, Singapura, Hongkong, dll.

Kasus-kasus trafficking tidak hanya terkait dengan eksploitasi seksual, tapi juga terjadi terhadap pekerja migran di kebun kelapa sawit di Malaysia. Mereka yang terjerat dalam sindikat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga (proletarian), perempuan maupun laki-laki. Mereka direkrut oleh calo nakal yang mengiming-imingi mereka gaji yang menggiurkan, padahal mereka dijual kepada kontre (kontraktor) nakal dengan harga antara RM1.500 dan RM2.000 (antara 4 juta dan 5 juta rupiah), begitu transaksi antara calo dan kontre berlangsung, mereka yang diperdagangkan ini berada di bawah kekuasaan kontre.

Ada ekpsresi yang seringkali terdengar dalam kaitan dengan ini, yaitu ”sekali seseorang terjerat kontre (nakal), seumur hidup ia akan bekerja tanpa bayaran.” Jikapun mereka dapat terlepas dari situasi ini, hal ini dianggap sebagai sebuah keajaiban. Ini menunjukkan betapa sulitnya terlepas dari jeratan trafficking dalam bentuk perbudakan di perkebunan kelapa sawit Malaysia karena mereka diawasi secara ekstra ketat. Kesulitan ini bukan saja karena letak perkebunan yang terisolasi sehingga ketika mereka lari, besar kemungkinan mereka akan mati kelaparan di perjalanan, tetapi juga karena mereka tak berdokumen sehingga mereka sangat rentan ditangkap polisi Malaysia yang senantiasa melakukan checking. Oleh karena pekerja di kebun kelapa sawit identik dengan pekerja migran yang berasal dari Sulawesi Selatan, maka ini paling tidak menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Sulawesi Selatan untuk melakukan tindakan preventif-progresif agar korban-korban serupa tidak bertambah.

Kasus-kasus di atas hanya segelintir di antara contoh-contoh kasus yang terjadi, banyak kasus yang bahkan lebih kompleks. Trafficking telah menjadi persoalan multi-dimensional, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak agar praktik-praktik trafficking tidak berkesinambungan. Kita telah memiliki UU No 21/2007, efektifkah implementasi UU ini dalam mengatasi maraknya trafficking di Indonesia? Let’s see! **

Sumber : Nurul Ilmi Idrus ; Antropolog Feminis

e-mail

2009-11-08T11:32:00.004+07:00

info@stoptrafiking.or.id

Laporkan Trafiking!

2009-11-08T11:32:00.002+07:00

Laporkan Trafiking!

SMS Presiden 9949 dan PO BOX 9949 Jakarta 10000

Presiden RI Drs.H.Susilo Bambang Yudhoyono membuka layanan sms online di nomor 9949 dan juga layanan kiriman surat di PO BOX 9949, Jakarta 10000, untuk mengadukan berbagai hal termasuk juga didalamnya permasalahan trafiking di Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat membantu dan setiap pengaduan yang akurat dan lengkap melalui SMS 9949 dan PO BOX 9949 Jakarta 10000, akan ditindaklanjuti.

Bukti bahwa pengaduan yang masuk ditindaklanjuti secara serius dapat dilihat dari artikel harian Rakyat Merdeka ini pada link dibawah ini:

"Rakyat Mengadu Presiden Bertindak"

Pengaduan Ke DPR RI

PROSEDUR PENERIMAAN TAMU/PENYALURAN DELEGASI MASYARAKAT

Setiap anggota Masyarakat baik perorangan/kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya langsung kepada Anggota Dewan,atau kepada alat-alat kelengkapan Dewan wajib Melakukan:

1. Pencatatan identitas di Bagian Humas

2. Membuat surat Permohonan Audiensi

3. Mengembalikan Kartu Identitas Tamu

4. Memperhatikan Jam Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

(Senin-Jumat - Pkl.08.00-16.00 WIB)

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Senayan - Jakarta
Indonesia
Email : humas@dpr.go.id

Pengaduan Online Ke POLRI

Link berikut akan membawa anda ke halaman pengaduan online Kepolisian Republik Indonesia.

Pengaduan Online POLRI

Pengaduan Online Bnp2Tki

Link berikut akan membawa anda menuju halaman masukan informasi kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Republik Indonesia. Disini anda dapat memasukkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan trafiking dan memberitahukannya kepada Bnp2Tki agar mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk menanganinya.

Halaman masukan informasi Bnp2Tki

Pengaduan online LSM Migrantcare

Link dibawah ini akan membawa anda menuju halaman pengaduan online milik LSM Migrantcare,suatu lembaga yang berdedikasi tinggi dan memiliki jaringan luas dalam upaya memberantas permasalahan trafiking di Indonesia.

Jika ada yang ingin Anda laporkan atau adukan, silakan gunakan form berikut ini, atau langsung kirim email ke webmaster@migrantcare.net.

Pengaduan Online LSM Migrantcare

Pengaduan Online Komnas Perlindungan Anak

Link dibawah ini akan membawa anda ke halaman pengaduan online Komnas Perlindungan Anak. disini anda dapt mengadukan permasalahan dan kasus-kasus trafiking anak yang anda ketahui.

Pengaduan Online Komnas Perlindungan Anak

Komnas Perlindungan Anak juga menyediakan saluran telepon Hotline di Nomor : 021-87791818

Pengaduan Online Pemerintah Kota Jogjakarta

Anda dapat memberikan Informasi, Saran, maupun komplain anda kepada Pemerintah Kota Yogyakarta guna pengembangan kualitas kota Jogja kita tercinta ini. Berikan Informasi, saran, maupun komplain anda melalui saluran hotline kami dengan media Telepon, SMS, Fax, Email, maupun dari website Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk media Telepon dan Fax, anda bisa menghubungi kami dengan nomor 555242. Untuk SMS, kirimkan ke nomor 08122780001 atau 2740. Untuk email anda bisa mengirimkan email anda ke upik@jogja.go.id dan jika anda ingin mengungkapkan informasi, saran, maupun komplain anda melalui website ini, isikan form keluhan / informasi yang ada pada link dibawah ini.

Jadikan kota Jogja tertata dengan informasi, saran, dan komplain anda.

Pengaduan online Kota Jogja

Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat PemProv Nusa Tenggara Timur

Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM) adalah situs yang disiapkan oleh Tim Website Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini masih dalam lingkup kepolisian, pendidikan dan kesehatan. Untuk dapat mengajukan aduan melalui situs ini anda harus terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota dari situs LPM NTT ini.

Untuk menjadi anggota, silahkan isi form registrasi ini

Setelah anda menjadi anggota, maka anda dapat mengisi pengaduan secara online di situs bnp2tki di bawah ini:

Pengaduan online ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

SMS Pengaduan Online Kota Cirebon

Fasilitas ini dimaksudkan untuk menampung masukan, kritik, saran, keluhan atau pengaduan dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Cirebon, Anda dapat langsung menentukan tujuannya dengan mengetikkan kode tujuan yang ada pada daftar dibawah ini

Format penulisan: [kode]spasi[pesan]
contoh: DKC tolong usut agen tki yang menyekap calon tki di daerah cirebon

Kirim ke 02313368777

1. DKK Dinas Kesehatan
2. DKC Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
3. DBP Dinas Budaya dan Pariwisata
4. DPK Dinas Pertanian Kelautan
5. DPP Dinas Perindustrian Perdagangan
6. DKI Dinas Komunikasi dan Informatika
7. BWD Badan Pengawas Daerah
8. BKD Badan Kepegawaian Daerah
9. BPK Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
10. DPN Dinas Pendidikan
11. DPD Dinas Pendapatan Daerah
12. DKP Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13. DPW Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
14. DPH Dinas Perhubungan
15. KKP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16. KPP Kantor Polisi Pamong Praja
17. KLH Kantor Pengelola Lingkungan Hidup
18. KKU Kantor Koperasi dan UKM
19. KPK Kantor Pemadam Kebakaran
20. RSD RSUD Gunungjati
21. KPU Komisi Pemilihan Umum Daerah
22. DWN DPRD Kota Cirebon
23. WLK Walikota Cirebon
24. WWK Wakil Walikota Cirebon
25. SKD Sekretaris Daerah Kota Cirebon
26. HAR Kecamatan Harjamukti
27. PEK Kecamatan Pekalipan
28. KEJ Kecamatan Kejaksan
29. KES Kecamatan Kesambi
30. LEM Kecamatan Lemahwungkuk
31. BAP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32. AS1 Asisten Pemerintahan
33. AS2 Asisten Pembangunan
34. AS3 Asisten Administrasi
35. DPM Dinas Pemberdayaan Masyarakat
36. BTP Bagian Tata Pemerintahan
37. BOR Bagian Organisasi Manajemen
38. BOT Bagian Otonomi Daerah
39. BPE Bagian Perekonomian
40. BPR Bagian Bina Program
41. BHU Bagian Hukum
42. BPL Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah
43. BAK Bagian Akuntansi Keuangan
44. BKE Bagian Keuangan
45. BKS Bagian Kesejahteraan Rakyat
46. BUM Bagian Umum
47. PAM PDAM

Pengaduan Online Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur

Link dibawah ini akan membawa anda menuju halaman pengaduan online kepada Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur dimana anda dapat mengadukan kasus ataupun hal lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia di Kota Malang dan sekitarnya.

Pengaduan online Pemkot Malang

Design And Support

2009-11-08T11:30:00.001+07:00

Design And Support

Stoptrafiking.or.id adalah komponen utama dari kampanye penyadaran publik yang diciptakan oleh ontrackmedia.or.id. Proyek "Derita Bisu" dikembangkan sebagai bagian dari proyek anti-trafiking yang didanai USAID dan dilaksanakan oleh ACILS (American Center for International Labor Solidarity) dan ICMC (International Catholic Migration Commission). Kegiatan ini juga didukung penuh oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Website ini diluncurkan pada bulan Juli 205. Situs ini didisain untuk menyediakan akses yang mudah menuju informasi mengenai upaya menghentikan trafiking dan juga untuk membantu para calon TKI, para aktivis, para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan para agen perekrut tenaga kerja, yang kesemuanya memiliki peranan yang vital dalam upaya menghentikan trafiking di Indonesia.

Stoptrafiking.or.id didisain dan dikerjakan oleh OnTrack Media Indonesia, sebuah lsm lokal yang bergerak di bidang penyadaran masyarakat mengenai isu-isu penting yang berkenaan dengan masyarakat Indonesia. ACILS-ICMC menyediakan dukungan dan panduannya dan memberikan sumbangan pengetahuan dan pengalaman mereka yang mendalam mengenai trafiking di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pendanaan untuk penciptaan website ini telah diberikan oleh USAID.

Website ini dibuat atas dukungan USAID. Namun, isi dan materi di dalamnya menjadi tanggung jawab tim penyusun dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan dari USAID.

Artikel

2009-11-08T11:18:00.003+07:00

Artikel Trafiking

Halaman ini berisikan kumpulan artikel-artikel, tulisan, dan opini mengenai problematika trafiking di Indonesia yang dikumpulkan dari berbagai media baik dalam maupun luar negeri.

Arab Sahkan UU Perangi Perdagangan Manusia - 14/07/09

www.tvone.co.id

Riyadh, (tvOne): Arab Saudi, Senin, telah mensahkan undang-undang untuk memerangi perdagangan manusia setelah mendapat kecaman dari sekutu pentingnya AS dan kelompok hak asasi manusia. Menurut perundangan yang telah disetujui kabinet itu, para pedagang akan menghadapi hingga 15 tahun penjara atau 1 juta riyal (266.700 dolar) denda atau keduanya, demikian kantor berita resmi SPA memberitakan.

Undang-undang tersebut juga menghasilkan badan untuk memerangi perdagangan manusia dan membantu kepulangan korban ke negara mereka atau tinggal di kerajaan itu. Tahun lalu, Deplu AS memeringkat Arab Saudi bersama dengan rekan negara teluknya Qatar, Kuwait dan Oman di antara negara-negara yang paling buruk dalam memerangi pedagangan manusia.

Sejak 1970-an para pekerja asing telah membentuk tulang punggung ekonomi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar di dunia. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan banyak dari para pekerja itu yang telah dieksploitasi oleh para pedagang yang membawa mereka ke kawasan tersebut dengan janji-janji palsu mengenai upah dan keuntungan, sementara mereka hanya memiliki beberapa hak dan tergantung pada majikan mereka pada saat tinggal mereka di negara-negara itu.

Sekitar 7 juta dari 25 juta penduduk Arab Saudi adalah orang asing. Negara Teluk lainnya seperti Oman, Bahrain atau Uni Emirat Arab telah mensahkan undang-undang untuk memerangi perdagangan manusia. (Ant)

Malaysia Ajukan Empat Isu soal PRT Indonesia - 14/07/09

Written by Mira Kartawijaya

Wednesday, 29 July 2009

www.kompas.com

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Malaysia siap melakukan pertemuan dengan Indonesia akhir Juli 2009 untuk merevisi nota kesepahaman tahun 2006 tentang pengiriman pembantu rumah tangga (PRT).

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Subramaniam mengatakan, empat agenda pembicaraan, yakni libur satu hari per minggu, perlindungan asuransi, kontrak kerja, dan menetapkan gaji minimal PRT per bulan, akan menjadi pembahasan ketika bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Erman Suparno akhir Juli 2009 di Kuala Lumpur, demikian kantor berita Bernama, Selasa (14/7).

Pertemuan itu dilakukan terkait langkah Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman PRT ke Malaysia hingga ada revisi MoU Indonesia-Malaysia yang ditandatangani tahun 2006. Penghentian itu dilakukan setelah ada beberapa pembantu Indonesia mengalami penyiksaan.

Sementara itu, Menakertrans Erman Suparno sebelumnya mengatakan, telah minta diadakan pertemuan bersama (joint committee) Indonesia-Malaysia pada pertengahan Juli 2009. Diperkirakan, perundingan berjalan dua minggu dan dicapai nota kesepahaman baru sehingga 1 Agustus 2009 diharapkan kebijakan penghentian pengiriman PRT bisa dicabut. Namun, Malaysia belum siap dan baru bersedia akhir Juli 2009.

Indonesia menginginkan revisi nota kesepahaman, libur satu hari untuk pembantu, perlindungan asuransi, gaji minimum dan kenaikan gaji berkala, dan adanya kontrak kerja antara majikan dan PRT.

Selain itu, Indonesia juga menuntut tidak ada diskriminasi gaji di antara sesama pembantu. Jika ada pembantu dari negara lain 1.000 ringgit (Rp 2,85 juta), maka gaji pembantu Indonesia juga harus bergaji sebesar 1.000 ringgit. "Kami tidak terima ada diskriminasi gaji pembantu, kami bisa toleransi jika perbedaan gaji berdasarkan sektor pekerjaan," kata Erman.

Erman juga sudah beberapa kali minta kepada Malaysia agar paspor dipegang oleh pekerja Indonesia karena itu adalah identitas dan hak asasi manusia secara internasional. Dia mengemukakan, paspor boleh dipegang oleh majikan asalkan diserahkan sukarela oleh pembantu dan ada perjanjian tertulis kedua belah pihak. "Kami juga minta agar Pemerintah Malaysia mau menolak rekrutmen pembantu secara individual atau perorangan," ujar menteri itu belum lama ini.

Terjadi Lonjakan TKI Bermasalah di KBRI Kuwait - 10/07/09

Written by Mira Kartawijaya

Wednesday, 29 July 2009

www.antara.co.id

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta untuk memberi perhatian serius pada program penempatan TKI yang bekerja di Kuwait karena saat ini terdapat lonjakan TKI bermasalah di penampungan di KBRI, yakni mencapai 600 warga, sebelumnya sekitar 300-400.

"Saya meminta pemerintah segera menghentikan penempatan agar tidak terjadi akumulasi masalah, lalu segera mengirim utusan setingkat menteri untuk memperbaharui nota kesepemahaman (MoU) bagi kedua negara," kata Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Menakertrans Erman Suparno mengatakan penyelesaian TKi bermasalah di Kuwait menjadi prioritas utama setelah Depnakertrans menandatangani pembaharuan MoU dengan Jordan dan sedang merintis MoU baru dengan Malaysia.

"Saya sudah meminta Dirjen Binapenta (Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja) Depnakertrans untuk melakukan pendekatan dengan Kedubes Kuwait di Jakarta. "Kita kulonuwun dulu agar pembicaraan lanjutan bisa lancar," kata Erman.

Diakui permasalahan TKI di Kuwait cukup serius, karena angka TKi bermasalah cukup tinggi. "Bagi saya, satu warga saja bermasalah sudah menjadi keprihatinan, karena menyangkut hak-hak warga sebagai manusia yang harus dilindungi," kata Menteri.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda Erman mengatakan bahwa terjadi transisi pemerintahaan di kerajaan Kuwait sehingga Depnakertrans belum bisa menjalin hubungan dengan instansi yang menangani masalah ketenagakerjaan sana.

Yunus mengatakan pemerintah sudah mengirim utusan untuk mengatasi TKI bermasalah di sana tetapi belum ada hasil yang signifikan, sementara majikan dan agensi dengan mudah memecat dan menawarkan TKI ke majikan atau agensi lain.

"Belajar pada kasus Malaysia, sebaiknya pemerintah menghentikan secara total penempatan TKI ke Kuwait agar memberi efek jera bagi majikan dan agen dan memudahkan pemerintah RI untuk melakukan pembaharuan MoU yang pernah ada," kata Yunus.

Mengenai penempatan TKI ke Malaysia yang hingga saat ini masih dihentikan sementara, Erman mengatakan penempatan akan dibuka kembali jika MoU yang saat ini sedang dibahas oleh kedua negara selesai.

"Kita tidak mempunyai target. Yang jelas saat ini sedang dibentuk tim negosiator yang nantinya akan bekerja dalam "joint working group" (JWG) untuk membahas "review" MoU penenempatan TKI di Malaysia," kata Menteri.

Setelah pembahasan JWG yang terdiri dari delegasi dari Indonesia dan Malaysia segera membentuk Komite Bersama (Joint Committee) yang akan memantau pelaksanaan pelayanan dan perlindungan TKI di Malaysia.

Tugas dan fungsi dari komite bersama antara lain bertanggung jawab dalam perencanaan, pendataan dan memonitor pelatihan, evaluasi, bantuan hukum serta pemberian fasilitas pemulangan, jugapengurusan asuransi dan ganti rugi bagi TKI.(*)

TKI di Hongkong Terancam Dibayar Murah - 10/07/09

Written by Mira Kartawijaya

Wednesday, 29 July 2009

www.antara.co.id

Jakarta (ANTARA News) - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong terancam diupah murah setelah Hongkong mengajukan Rancangan Undang-Undang Upah Minimum Hongkong yang tidak menyertakan profesi pekerja rumah tangga (PRT).

RUU Upah Minimum yang tidak menyertakan PRT merupakan tindakan diskriminasi dan politik upah murah Hongkong, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (KOHITKO) Muthi Hidayati dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Jika RUU itu diundangkan maka nasib TKI yang bekerja sebagai PRT terancam tidak memiliki batasan upah minimum, padahal pemerintah Hongkong pernah mengakui bahwa PRT asing memberikan sumbangan sebesar 1 persen bagi pertumbuhan perekonomian Hongkong selama tahun 2008.

Untuk itulah, KOHITKO dan Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) menyatakan menolak RUU itu.

Alasan pemerintah Hongkong melakukan tindakan pengecualian terhadap PRT karena suliltnya melakukan penghitungan jam kerja bagi PRT, karena penghitungan upah minimum dilakukan berdasarkan jam kerja.

Federasi Pekerja Rumah Tangga Se-Asia (FADWU) dan Koalisi untuk Hak Buruh Migran (CMR) pernah mengajukan proposal penghitungan jam kerja bagi PRT, tetapi tidak dikabulkan pemerintah Hongkong.

Sementara itu, Ketua IMWU Sringatin menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang enggan berkomentar terhadap permasalahan tersebut.

IMWU, KOTHIKO, FADWU, dan CMR telah menyampaikan aspirasinya dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Dewan Legislatif Hongkong pada Rabu (8/7).

Mereka meneriakkan yel-yel antara lain "Upah Minimum untuk Seluruh Buruh", "Pekerja Rumah Tangga adalah Manusia, Bukan Mesin," dan "Masukkan PRT dalam RUU Upah Minimum". (*)

Migrant Care: Pemerintah Jangan Penuhi Keinginan Malaysia - 08/07/09

Written by Mira Kartawijaya

Wednesday, 29 July 2009

www.antara.co.id

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Anis Hidayah mengharapkan pemerintah Indonesia untuk tidak memenuhi keinginan Malaysia mencabut moratorium (penghentian sementara) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negeri jiran itu.

"Menurut saya pemerintah jangan sekali-sekali mencabut moratorium sepanjang Malaysia belum menyetujui proposal Indonesia dalam revisi nota kesepahaman (MoU) TKI di negeri tetangga itu," kata Anis yang ketika dihubungi Rabu, sedang berada di Hongkong.

Ia mengkritik pernyataan delegasi Malaysia seperti dikutip media massa bahwa jumlah kasus penganiayaan terhadap TKI hanya 0,05 persen. Dengan alasan itu, pihak Malaysia meminta Indonesia segera mencabut moratorium.

"Itu sebuah alasan yang tidak mendasar. Penganiayaan terhadap TKI jelas-jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, tidak pas kiranya kalau kasus pelanggaran HAM diukur dari jumlahnya yang hanya 0,05 persen," kata Anis.

Dia melihat, pelanggaran HAM oleh majikan terhadap TKI telah dilakukan secara sistematis, dan tidak bisa ditoleransi. Karena itu, harus ada perjuangan dari pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan bagi TKI.

Menjawab butir-butir yang harus diperjuangkan pemerintah Indonesia, Anis merinci, paspor harus di tangan TKI, pemberian upah secara layak, adanya jaminan hari libur, dan kebebasan TKI untuk berserikat.

Meski ada perjuangan dari pemerintah untuk melakukan diplomasi dengan Malaysia, Anis mengaku tidak optimistis akan mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan.

Hanya saja, ia mengaku sangat menghargai upaya pemerintah Indonesia yang sudah berkomitmen untuk meningkatkan diplomasi politik dengan Malaysia, dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak TKI. (*)

Duh... Apr dan Dua Temannya Dipaksa Jadi PSK - 06/07/09

Written by Mira Kartawijaya

Wednesday, 29 July 2009

www.kompas.com

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Jajaran Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung berkoordinasi dengan Polresta Tanjung Pinang saat ini tengah menyelidiki kebenaran laporan tentang terjadinya perdagangan manusia terhadap tiga warga Lampung. Ketiga perempuan muda asal Lampung itu diduga dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) di sejumlah lokalisasi di Pulau Batam.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Batam, apabila laporan tentang trafickingitu terbukti, kasusnya akan mereka limpahkan ke Poltabes Bandar Lampung," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Poltabes Bandar Lampung Komisaris Namora Simanjuntak di Bandar Lampung, Senin (6/7).

Dia menambahkan, apabila terbukti ada tiga warga Lampung yang menjadi korban perdagangan manusia, maka tindakan pertama yang akan dilakukan adalah melakukan tindakan pengamanan dengan membawa korban kembali ke Lampung. "Ketiga orang itu saat ini sudah diamankan di wilayah Polresta Tanjung Pinang. Mereka sedang menyelidiki tentang kebenaran, apakah benar ada korban traficking asal Lampung," kata Namora.

Sebelumnya, pada Minggu (5/7), seorang wanita bernama Sri Murni (43) melaporkan kepada Petugas Poltabes Bandar Lampung bahwa anaknya, Apr, sudah menjadi korban perdagangan manusia bersama dua temannya, Di dan Fir.

Ketiganya dipaksa menjadi PSK di sebuah lokalisasi di Pulau Batam atas ajakan Eggi (22), seorang pria yang diduga sebagai mahasiswa sebuah universitas negeri di Lampung.

Menurut Sri, pada 24 Juni pukul 12.00, Eggi mengajak Apr dan dua temannya untuk berjalan-jalan ke Jakarta, sekaligus dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan. Sri mengaku mengenal Eggi karena mahasiswa itu sering main ke rumahnya untuk menemui Apr.

"Mereka berdua memang sudah lama kenal, makanya ketika dia pamit hendak berangkat ke Jakarta, saya izinkan," kata Sri.

Pada 4 Juli 2009, Sri mengaku ditelepon oleh seorang PNS asal Tanjung Pinang, Batam, yang bernama Johan. Dalam telepon itu, Johan menyatakan bahwa Apr mendatangi dirinya untuk minta pertolongan karena telah dipaksa menjadi PSK.

"Katanya, anak saya saat ini sudah diamankan oleh Polresta Tanjung Pinang," kata Sri Murni kepada petugas kepolisian, Minggu (5/7).

Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung Komisaris Besar Darmawan Sutawijaya mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya penjualan tiga warga Lampung ke Batam itu. "Kasusnya sedang diselidiki aparat kami di jajaran Poltabes Bandar Lampung," kata dia.

Meski demikian, Darmawan menyatakan akan menjemput ketiga warga Lampung itu apabila memang terbukti bahwa mereka korban perdagangan manusia. "Penjemputan ketiganya menjadi prioritas pertama, apabila memang positif terbukti kejadian itu ada," kata dia lagi.

MSH
Sumber : Ant

Beredar, Video Kekerasan Polisi Malaysia Terhadap TKI - 03/07/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.antara.co.id

Pontianak, (ANTARA News) - Video pemukulan Tenaga Kerja asal Indonesia yang dilakukan oleh preman (samseng, bahasa malaysia) dan aparat Kepolisian Diraja Malaysia di Bintulu, Sarawak Malaysia beredar luas di publik.

"Video tersebut benar-benar tidak berpri kemanusiaan,setelah di pukul di injak bahkan ada yang membawa samurai dan di siksa dengan sadis dan dipukul oleh kunci dongkrak lalu di lemparkan begitu saja kedalam mobil" kata Tina warga Perumnas Dua Jln Kom Yos Sudarso Pontianak..

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar (Pol) Suhadi SW, mengatakan, "Sampai saat ini belum ada laporan dari Liaision Officer (LO) pihak malaysia tentang video pemukulan TKI tersebut".

Suhadi SW sudah melihat langsung video kekerasan tersebut. "LO kita Komisaris (POL) Hendra Wirawan sedang meneliti kebenaran kasus tersebut dan sampai saat ini belum di temukan tentang berita kekerasan yang melibatkan polisi malysia tersebut" katanya.

Konsulat malaysia M Zairi M Basri mengatakan, "Peristiwa tersebut diketahui ketika surat kabar harian di sarawak memuat tentang peristiwa itu."

"Polisi Diraja Malaysia langsung merespons peristiwa tersebut namun karena kurangnya bukti dan keterangan dan dari pihak keluarga koban tidak ada yang melapor maka Polisi Diraja Malaysia memberhentikan penyelidikan sambil menunggu bukti dan keterangan lebih lanjut dari peristiwa tersebut," katanya juga.(*)

Depnakertrans Pertegas MOU Perlindungan TKI Dengan Malaysia - 30/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.tvone.co.id

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mempertegas poin-poin nota kesepahaman (MoU) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Malaysia yang akan diajukan pada pertemuan dengan pemerintah Malaysia 15 Juli 2009.

"Selain penghentian pengiriman TKI ke Malaysia, kami akan membahas masalah paspor yang ditahan oleh majikan," kata Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans, I Gusti Made Arta di Jakarta, Selasa.

Mengenai penempatan TKI keluar negeri khususnya ke Malaysia, ia mengatakan tidak hanya berdasarkan stigma-stigma formal saja seperti yang termuat dalam nota kesepahaman dan perjanjian bilateral.

Menurut dia, yang paling penting adalah penegakan hukum yang riil di lapangan, yang merupakan usaha untuk memerangi kekerasan terhadap TKI dan perdagangan manusia.

Selain itu, pihaknya akan berusaha untuk menekan biaya penempatan TKI ke luar negeri pada perusahaan penyalur agar lebih murah, sehingga TKI tidak terlalu diberatkan dengan sejumlah uang sebelum ia bekerja.

Dalam usaha menghilangkan praktek perdagangan manusia, Made Arta berterima kasih kepada organisasi internasional seperti IOM (International Organisation for Migration) yang mendukung usaha Indonesia untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri.

Karena itu pihaknya mengingatkan masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab, karena pada dasarnya kebijakan pemerintah tujuannya adalah untuk kepentingan yang lebih besar.

Perlindungan terhadap TKI, kata Made Arta, juga merupakan bagian dari tanggung jawab dari para pelaksana penempatan dan bersama pemerintah menciptakan iklim yang kooperatif guna mengamankan kebijakan itu.

"Kita berharap dan kita dorong agar upaya-upaya pemerintah dalam rangka perbaikan MoU ini bisa selesai lebih cepat, sehingga penempatan ulang bisa lebih cepat," kata dia.

Setelah kesepakatan dengan Malaysia tersebut telah dibahas dan diperbaiki, kata dia, kebijakan tersebut akan diberlakukan juga di negara-negara penempatan TKI lainnya.

Menurut dia, penempatan TKI tidak hanya di Malaysia atau kawasan di Timur Tengah saja.

Negara lain juga terbuka asal mau mengikuti perkembangan- perkembangan pasar dan kesempatan kerja di negara lain, kata dia.um

AS Nilai Indonesia Makin Baik Dalam Berantas Perdagangan Manusia - 29/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Wednesday, 29 July 2009

www.kompas.com

Jakarta (ANTARA News) - Amerika Serikat menilai penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia semakin baik sejak diberlakukannya Undang-Undang Anti Human Trafficking tahun 2007 lalu.

"Usaha pemerintah untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia seperti penjualan tenaga kerja ke luar negeri sudah membaik," kata Direktur Urusan Pengawasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia Departemen Luar negeri AS, Luis CdeBaca, di Jakarta, Senin.

Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kasus yang ditangani aparat kepolisian dan banyaknya pelaku-pelaku penjual pekerja keluar negeri yang dipenjarakan, kata dia.

Dia menjelaskan, sejak diberlakukan Undang-Undang antiperdagangan manusia di Indonesia tahun 2007, jumlah kasus usaha perdagangan manusia yang ditangani oleh aparat hukum meningkat dari 109 di tahun 2007 menjadi 129 kasus tahun berikutnya.

Hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu pun dinilai AS meningkat dari 46 tahun di tahun 2007 menjadi 55 tahun pada 2008.

Namun, katanya, eksploitasi pekerja yang diduga dilakukan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) masih menjadi masalah serius walaupun aparat kepolisian dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berkali-kali melakukan operasi penutupan PJTKI yang terbukti berbuat curang kepada pekerja Indonesia di luar negeri.

CdeBaca menambahkan, penegakan hukum terhadap aparat yang ikut melakukan tindakan mendukung perdagangan manusia juga masih menjadi keprihatinan.

Menurutnya, petugas yang terlibat langsung dalam usaha perdagangan manusia ataupun yang hanya memberikan perlindungan terhadap bisnis tersebut masih banyak yang belum ditindak.

"Tindakan mereka seperti mengeluarkan identitas palsu bagi pekerja dibawah umur atau menerima suap dari perusahaan perekrut tenaga kerja ilegal masih banyak yang belum ditindak tegas," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Gusti Made Arka, menyatakan, pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan sekaligus perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Salah satu komitmen pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri dapat dilihat dari tindakan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia.

"Kami sudah bertekad jika pemerintah malaysia tidak bisa menjamin keselamatan dan kelayakan upah yang diberikan pada pekerja Indonesia di negaranya, untuk sementara pengiriman TKI akan dihentikan," katanya.

Dia menegaskan kasus penyiksaan dan penahanan paspor pekerja Indonesia oleh majikannya di Malaysia tidak boleh terulang lagi. (*)

Pemerintah Yordania Berkomitmen Lindungi TKI - 28/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.tvone.co.id

Pemerintah Kerajaan Yordania meningkatkan komitmennya dalam upaya perlindungan seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kini bekerja di sektor formal dan informal di negara itu.

Komitmen itu diimplementasikan dalam bentuk penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, dan mitranya, Menteri Perburuhan Yordania, Gazi H Shbaikat, di Nusa Dua, Bali, Sabtu malam.

Penandatangan nota kesepahaman di antara kedua wakil pemerintahan itu berarti juga peningkatan signifikan dari kesepakatan bilateral kedua negara yang diwadahi dalam perjanjian pada 2001 lalu.

Perjanjian pada 2001, menurut Suparno, hanya menyentuh pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal. "Kali ini lebih banyak mengatur di bidang pekerja domestik yang jumlahnya sekitar 30.000 warga kita di sana. Merekalah yang kini jadi fokus perhatian kita," katanya.

Dalam kesepakatan itu, kedua negara sepakat untuk membentuk grup kerja bersama yang akan bertemu secara berkala guna mengkaji segala sesuatu terkait implementasi lapangan, kebijakan, dan aspek lain dari kesepahaman itu.

Mengomentari isi dan tujuan nota kepahaman di antara negaranya dan Indonesia, Shbaikat menyatakan, "Sebelumnya kami telah mengamandemen undang-undang perburuhan kami di mana para majikan harus menjalankan kewajibannya kepada karyawannya, baik itu di sektor formal dan informal."

Hak-hak dan perlindungan mendasar bagi para pekerja migran di sana yang harus dipenuhi para majikan cukup beragam. "Di antaranya asuransi kesehatan dan jiwa, hak cuti, hak berkomunikasi, dan hak atas bayaran yang utuh. Inilah yang harus diatur dan malam ini kita mulai babak baru yang semakin baik dari sebelumnya," katanya.

"Kalau ada majikan melanggar peraturan ini hukumannya berat sekali," katanya. Saat ini dan ke depan, katanya, Yordania ingin membuat babak baru hubungan ketenagakerjaan internasional yang lebih baik.

Secara khusus dia menyinggung keberadaan sekitar 400 TKI yang kini masih ditampung di dalam Kompleks KBRI di Amman karena harus dipulangkan ke Indonesia. Menurut rencana, mereka akan kembali ke Tanah Air dalam beberapa hari mendatang. "Kami akan buat selamatan atas kepulangan mereka secara selamat. Ini salah satu bentuk peningkatan kerja sama kita," katanya.

Ratusan TKI itu terpaksa ditampung di dalam Kompleks KBRI di Amman karena sejumlah masalah, kebanyakan karena tidak memiliki visa kerja. (Ant)

AS Beri Penghargaan untuk Elly Anita - 27/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.antara.co.id

Denpasar (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat melalui Kedutaan Besar negara itu di Jakarta akan memberikan penghargaan khusus kepada Elly Anita, seorang dari sembilan orang di seluruh dunia yang masuk dalam Laporan Tahunan "Trafficking in Persons" Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 2009, karena dinilai menjadi pahlawan dalam mematahkan praktik perdagangan manusia.

Surat elektronik yang diterima ANTARA di Denpasar, Sabtu pagi, menyatakan, upacara pemberian penghargaan itu akan dilakukan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron R Hume, di Aula Kedutaan Besar negara itu di Jakarta, pada Senin mendatang (29/6).

Anita merupakan perempuan Indonesia yang lolos dari praktik perdagangan manusia di Irak, beberapa waktu lalu. Setelah dia lolos dari aktivitas yang melanggar HAM itu, dia bekerja untuk membantu menyelamatkan warga lain Indonesia yang juga menjadi korban perdagangan manusia.

Upacara pemberian penghargaan kepada Anita juga akan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan sejumlah pembicara dari Indonesia dan petinggi di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui sarana konferensi video.

Elly Anita mendapat penghargaan "Pahlawan yang Berjasa untuk Mengakhiri Perbudakan di Era Modern" atau "Anti-Trafficking Heroine" dari pemerintah Amerika Serikat. Elly sejatinya adalah korban perdagangan manusia dan pernah dijual seharga US$ 4.500 di Irak.

Perempuan yang hanya tamat SD ini mengaku bersyukur mendapat penghargaan dari Amerika Serikat. Elly yang kini aktif di Migrant Care itu tidak akan berhenti memerangi perdagangan manusia.

"Kalau perasaan hanya bersyukur saja, tapi kebanggaan tidak ada. Apa untungnya saya gembira? Teman-teman saya di Irak saja masih ketakutan," kata Elly beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Anita semula berupaya menjadi TKI di Irak melalui jasa satu Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia dan dijanjikan dia akan menjadi seorang sekretaris di satu perusahaan pada 2006 lalu.

Setiba di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai negara transit, dia kemudian dioper begitu saja ke Kurdistan, yang dikatakan sebagai "negara baru", yaitu Italia, oleh agennya di Dubai, yang berkali-kali mencoba melecehkannya secara seksual.

Setelah dioper dengan cara ditipu seperti itu, dia akhirnya tahu bahwa "negara baru" itu bukan di mana-mana melainkan masih wilayah Irak. Dia juga akhirnya tahu bahwa dia dijual seharga 4.500 dolar AS oleh agennya, dengan harapan dia bisa dikaryakan sebagai wanita penghibur.

Setelah melalui berbagai perjuangan dan upaya keras, akhirnya dia bisa menghubungi perwakilan Indonesia terdekat, organisasi kemanusiaan Migrant Care, dan bisa dipulangkan ke Indonesia.

Di organisasi itulah kini dia juga bergiat dengan tekad mengangkat harkat dan martabat perempuan pekerja Indonesia di luar negeri. Selama dia berupaya membebaskan diri dia pun membantu menyelamatkan 16 temannya yang lain.

Sejak 2001, Departemen Luar Negeri AS setiap tahun mengeluarkan Laporan TIP berisi upaya pemerintah menghentikan praktek perdagangan manusia. Meskipun berbagai negara di dunia terus berupaya untuk mengurangi kejahatan ini, praktek perbudakan-modern ini terus menghantui dunia dan telah menghancurkan kehidupan jutaan orang.

Diperkirakan 800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak telah diperdagangkan di berbagai perbatasan antar negara setiap tahun. Jutaan orang lain diperjual-belikan di dalam batas wilayah Negara.(*)

TKI Harus Pahami Budaya Negara Tempat Bekerja - 22/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.tvone.co.id

Jakarta, (tvOne) : Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sebaiknya memahami budaya serta hukum di tempat mereka bekerja. "Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut," kata Assisten Deputi Pengarus Utamaan Gender (PUG) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Mudjiati di Jakarta, Senin (22/6).

Hal-hal tersebut sangat berperan untuk menunjang kerja para TKI, khususnya tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri, katanya.

Mudjiati seperti dikutip Antara mengatakan, sebaiknya Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPJTKI) memberikan pelatihan keterampilan kepada pada calon TKI serta pemahaman budaya dan hukum negara tujuan mereka bekerja.

Bila TKI memiliki pengetahuan tentang budaya, hukum di negara tempat mereka bekerja, hal ini berguna untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan seperti salah paham antara TKI dengan majikannya.

Mudjiati mengatakan bahwa persoalan TKI di luar negeri merupakan hal yang komplek, terutama yang menimpa para TKI itu mulai dari tidak dibayar gajinya, pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan/penganiayaan sampai kematian.

"Saya prihatin dengan nasib TKI yang bekerja di luar negeri, maka diharapkan para PPJTKI yang melakukan perekrutan harus terus melakukan pemantauan sampai ke negara tempatnya bekerja," kata Mudjiati.

Namun yang sangat memprihatinkan adalah masalah TKI yang perekrutannya melalui pihak-pihak yang tidak resmi, seperti calo-calo tenaga kerja karena bila ada persoalan siapa yang harus bertanggung jawab, katanya.

"Terkait hal ini masyarakat memiliki tanggung jawab dalam masalah TKI yang akan bekerja ke luar negeri, jadi bukan hanya aparat terkait saja," kata Mudjiati.

Masyarakat mulai tingkat RT serta kelurahan, hendaknya melakukan pemantauan bila ada warganya yang akan menjadi calon TKI.

"Harus melakukan pengawasan apakah calon TKI yang direkrut untuk bekerja ke luar negeri tersebut sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup," katanya.ag

Kekerasan TKI Akibat Perbedaan UU Tenaga Kerja

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.tvone.co.id

Semarang, (tvOne) : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengatakan tindak kekerasan yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI) akibat perbedaan undang-undang (UU) ketenagakerjaan kedua negara.

"Negara yang memiliki perbedaan undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan Indonesia, salah satunya adalah Malaysia," katanya usai kuliah umum dan Musyawarah Nasional Komunikasi Koperasi Mahasiswa (FKKMI) XI di kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (20/6).

Seperti dilansir Antara, Erman mengatakan adanya perbedaan undang-undang yang mengatur permasalahan ketenagakerjaan mengakibatkan kasus kekerasan terhadap TKI sering terjadi, dan tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Menurut dia, perbedaan mencolok pada undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan Indonesia yang mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap TKI, terutama berkaitan dengan unsur pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan sosial bagi para TKI yang diatur dalam undang-undang tersebut.

"Kita tentunya berharap bahwa setiap tindakan kekerasan yang dialami para TKI, misalnya yang terjadi di Malaysia, diproses secara adil dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku tindak kekerasan itu," katanya.

Berkaitan dengan upaya dari pemerintah menanggulangi permasalahan tersebut, ia mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Malaysia untuk membicarakan penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang sering menimpa TKI.

"Kami juga membicarakan langkah lebih lanjut agar kasus serupa tidak terulang, atau paling tidak penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap TKI dilakukan dengan lebih baik," katanya.

Menurut dia, langkah yang akan ditempuh kedua pihak adalah menandatangani semacam nota kesepahaman (MoU) tentang undang-undang ketenagakerjaan agar penerapan kedua undang-undang yang berbeda itu dapat berjalan sinergi.

"Sebab, apabila penerapan undang-undang ketenagakerjaan di kedua negara berjalan sinergi, kemungkinan terjadinya tindak kekerasan terhadap para TKI di negara penempatan menjadi semakin kecil," katanya.

Ia mencontohkan kekerasan terhadap TKI jarang terdengar di negara Brunei Darussalam, sebab mereka selaku negara pengguna mempunyai peraturan tentang ketenagakerjaan yang tidak terlalu berbeda dengan Indonesia.

"Mereka (pemerintah Brunei) juga selalu mendata dan mendaftarkan para TKI yang masuk ke negaranya melalui dinas tenaga kerja setempat, sehingga kita jarang mendengar negara tersebut mempersoalkan tentang TKI ilegal," katanya

Deplu AS: Malaysia Pendukung Perbudakan - 18/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.kompas.com

WASHINGTON, KOMPAS.com — Malaysia masuk daftar negara yang secara tidak langsung mendukung perbudakan modern dan terancam tidak mendapat bantuan dari Negeri Paman Sam itu.

Di samping Malaysia, masih ada 16 negara yang masuk golongan ini, di antaranya Chad, Nigeria, Mauritania, dan Zimbabwe yang dianggap sebagai pelanggar terberat, yaitu tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan perdagangan manusia. Laporan Trafficking in Persons, ini diumumkan Rabu (17/6).

Dalam laporan itu disebutkan juga bahwa Kuba, Myanmar, dan Korea Utara sudah menempati urutan terbawah dalam daftar itu sejak sembilan tahun lalu.

Menurut Deplu AS, jutaan manusia hidup dalam belenggu dan krisis finansial global membuat kondisi itu semakin rentan terjadi perdagangan manusia dan komersialisasi seks. “Orang-orang yang terjebak dalam kesulitan ekonomi mudah tergiur iming-iming mendapat penghidupan lebih enak akhirnya mereka terjebak dalam perdagangan manusia,” kata juru bicara Deplu, Luis de Baca.

Menurut data International Labour Organisation (ILO), sekitar 12,3 juta orang dewasa dan anak-anak terjebak dalam perbudakan, dan 1,4 juta di antaranya menjadi korban perdagangan seks. “Mereka dipekerjakan di perkebunan dan pabrik oleh pengusaha brutal yang mengancam akan melakukan kekerasan bila mereka mencoba kabur. Ada juga yang bekerja di rumah tangga, tetapi sejatinya mereka budak,” kata Menlu Hillary Clinton.

Tuduhan AS terhadap Malaysia itu mendapatkan bukti ketika sejumlah perempuan Indonesia menjadi korban kekejaman para majikan di negara tetangga itu. Yang terakhir adalah Siti Hajar, warga Indonesia yang mengalami luka berat karena disiksa majikannya.

Atas tudingan itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan pemerintahnya akan minta penjelasan dari AS. “Kami akan datang ke Kedubes AS, minta penjelasan mengapa negara kami masuk daftar itu lagi,” katanya.

Malaysia pernah masuk dalam daftar itu pada 2007, tetapi dicabut pada 2008. Hishammuddin mengatakan, negaranya telah berbuat apa saja untuk menghentikan perdagangan manusia. “Tetapi ada keterbatasan, yaitu wilayah perbatasan negara kami yang begitu luas dan panjang,” kata Hishammuddin. (mk/sas)

Hore... PRT di Malaysia Dapat Jatah Libur - 17/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.kompas.com

KUALA LUMPUR,KOMPAS.com-Malaysia akan mengubah undang-undang tenaga kerja, mewajibkan majikan memberikan jatah libur setiap pekan bagi pembantu rumah tangga (PRT) asal luar negeri, termasuk dari Indonesia.

Menurut sejumlah pejabat di Malaysia, ini adalah langkah penting untuk mengurangi tindakan kekerasan yang dialami para PRT. Namun, sejumlah agen dan majikan cemas para PRT akan menggunakan hari liburnya untuk menemui teman prianya dan kabur.

"Ini terlihat sangat bagus di kertas... tetapi jika Anda memberikan banyak kebebasan kepada PRT, ada ruang bagi mereka untuk kabur," kata Raja Zulkifli Dahlan, presiden Asosiasi Agen Pembantu Rumah Tangga Asing Malaysia. Asosiasi ini mewakili 160 dari 360 agen di sana.

The New Straits Times, Rabu (17/6), mengutip Menteri Sumber Daya Manusia S Subramaniam mengatakan langkah ini untuk lebih melindungi PRT asing yang sebagian besar dari Indonesia. UU baru ini dijadwalkan berlaku akhir tahun ini. Para majikan terancam denda 10.000 ringgit jika mereka melanggar.

Lebih 300.000 PRT asal Indonesia bekerja di Malaysia. Banyak di antara mereka mengeluhkan perlakuan majikan, termasuk bekerja tak mengenal waktu, gajinya belum dibayar dan beberapa di antaranya dianiaya.

Peristiwa terbaru dialami Siti Hajar, PRT asal Garut, Jawa Barat. Ia dianiaya majikannya di Malaysia. Siti Hajar disiksa dan tidak dibayar gajinya selama 34 bulan oleh majikannya. Selalu disiksa, disiram air panas, dipukul dengan benda keras hingga mengalami luka parah di sebagian besar tubuhnya mulai muka hingga kaki.

Hore... PRT di Malaysia Dapat Jatah Libur - 17/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.kompas.com

8 Calon TKI Tertipu Agen Palsu - 15/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.kompas.com

SEMARANG, KOMPAS.com — Sebanyak 8 calon tenaga kerja Indonesia tertipu agen jasa penyaluran TKI fiktif. Agen gadungan yang mengaku bernama Yanti itu pun pergi dengan membawa uang milik korban total sekitar Rp 46 juta. Yanti juga mebawa beberapa surat penting milik korban seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan paspor.

Selain itu, Yanti juga membawa dua telepon genggam milik korban. Salah satu korban, Iis Juwita Sari, mengatakan, Yanti menawari pekerjaan di sebuah rumah makan di Singapura pada pekan lalu melalui telepon.

"Saya yakin karena Yanti juga kenal baik dengan saudara saya dan pernah bekerja di Singapura. Saya juga belum ketemu dengan dia," kata Iis sewaktu melaporkan kejadian itu di Polwiltabes Semarang, Senin (15/6).

Bersama 5 saudaranya dan dua calon TKI lainnya, Iis berangkat dari Jakarta ke Semarang pada Minggu (14/6). Mereka ke Semarang untuk melakukan tes kesehatan. Namun, sewaktu menunggu tes kesehatan di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang, Yanti mengajak salah satu korban ke sebuah rumah makan.

Yanti berdalih sedang menunggu suaminya untuk mengurusi prosedur tes kesehatan itu agar bisa dipercepat. Namun, Yanti tiba-tiba pergi meninggalkan para korban.

Kisah Siti Hajar: Disiram Air Panas Setiap Kali Berbuat Kesalahan - 15/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.kompas.com

KOMPAS.com — Luka melepuh akibat siraman air panas di sekujur tubuh Siti Hajar (33) mulai mengering. Dia pun sudah bisa tertawa kecil saat seorang pejabat Kedutaan Besar RI di Malaysia menawarkan dodol garut, Sabtu (13/6).

TKI asal Kampung Lio Wetan, Desa Limbangan Barat, Garut, Jawa Barat, itu kini menjalani rawat jalan di KBRI di Kuala Lumpur sejak keluar dari Pusat Perawatan Universitas Malaya, Selangor, Malaysia, Jumat.

Tinggal luka di bagian dada kiri atas yang masih diperban karena basah dan luka akibat tusukan gunting di sisi luar kedua pahanya yang belum sembuh benar. Saat ditanya, luka bagian mana yang masih terasa sakit?

”Hati saya. Saya minta supaya Maam (panggilan untuk majikan perempuan) dihukum seberat-beratnya karena membuat saya seperti ini,” jawab Siti dengan suara parau.

Ia tidak terlalu menghiraukan kondisi fisiknya walau bekas siraman air panas dan pukulan Michelle Hua Yuan Tyng telah merenggut kecantikannya dan kulit putihnya mengelupas. Batang hidung bagian tengah melesak ke dalam, patah dihantam martil oleh Michelle.

Jari-jari kakinya bengkak karena dipukuli dengan batu penggiling cabai. Kedua daun telinga Siti Hajar bengkak karena kerap dipukuli Michelle.

Sesekali air mata berlinang saat ia menuturkan kembali perlakuan Michelle. ”Ia mulai sering menyiram air panas ke saya empat bulan terakhir sejak membeli termos. Setiap saya salah melakukan apa pun, pasti kena siram,” ujarnya.

Kakak tertua Siti, Nani Suryani (43), yang turut mendampingi pun menangis. ”Kejam sekali dia. Sampai hati dia memperlakukan adik saya seperti ini,” ujar Nani yang datang ke Kuala Lumpur difasilitasi PT Mangga Dua Mahkota, perusahaan jasa TKI (PJTKI) yang memberangkatkan Siti Hajar.

Siti mengalami penyiksaan sejak hari pertama bekerja pada Michelle. Ia adalah pegawai pemasaran AT Venture Provision, agen pekerja asing di Kuala Lumpur, yang menjadi mitra PT Mangga Dua Mahkota.

Tiba di Kuala Lumpur, 28 Juni 2006, AT Venture Provision menempatkan Siti sebagai pembantu di rumah Lim Hua Siew. Ia hanya empat hari di sana, lalu pindah ke rumah Michelle.

Sekitar sebulan sejak itu, Michelle dipecat. Joice, pegawai AT Venture Provision, menolak menjelaskan penyebab pemecatan Michelle, janda dua anak yang sebelumnya bersuamikan warga negara Singapura.

Pintu besi

Michelle sekeluarga tinggal di Lantai 19 Lanai Kiara Condominium, Bukit Kiara, Selangor. Siti tidur di kamar pengap beralaskan kasur busa bekas pakai. Apartemen itu hanya memiliki satu pintu akses dengan dua lapis pintu. Pintu luar adalah pintu jeruji besi, yang kedua adalah pintu rumah biasa.

Siti juga kerap tidak mendapat jatah makanan sehingga tubuhnya kurus kering. ”Kalau ada sisa makanan anaknya yang terkecil (yang sulit makan karena menderita autis), itulah yang saya makan,” urai Siti. Padahal, ia harus melakukan semua pekerjaan rumah pukul 05.00-02.00 setiap hari.

Selama 34 bulan, Siti menderita. ”Setiap kali disiram air panas, saya hanya menyebut nama Allah. Itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang,” ujar Siti disambut tangis dan pelukan Nani. Tidak ada yang mengetahui penderitaan Siti selama 34 bulan. PJTKI dan agen yang menempatkan Siti tak juga pernah menelepon. Siti yang juga janda beranak tiga ini pun harus bertahan sendirian melawan penderitaan.

Sampai akhirnya pada 7 Juni, tengah malam, Siti seperti mendapat petunjuk. Ia mengambil martil di laci dan mulai memukuli jeruji besi hingga terlepas. Siti menyelinap melalui rongga besi, lalu turun menggunakan lift dan bersembunyi di balik taman apartemen. Setelah hari terang, Siti melompati pagar tembok yang tinggi, lalu menyetop taksi dan meminta sopir mengantarnya ke KBRI di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur.

”Sopir taksi bengong melihat kondisi saya, tetapi ia mengizinkan saya naik dan segera mengantar ke KBRI,” kenang Siti. Sopir yang orang Melayu itu tak menerima bayaran, malah memberi Siti uang 18 ringgit untuk membeli makanan.

Ketika itu, seluruh luka melepuh Siti masih basah karena Michelle tidak pernah memberikan obat. Wajah Siti pun bernanah karena tak pernah dirawat.

Rindu keluarga dan lecak

Kini Siti berada dalam perlindungan KBRI dan Michelle pun sudah ditahan polisi. Keluarga Michelle sudah membayar 17.000 ringgit atau sekitar Rp 50 juta, gaji Siti yang tak pernah dibayar selama 34 bulan.

Siti juga menerima santunan Rp 20 juta dari Presiden Direktur Mitra Dhana Athmaraksa Mashudi, broker konsorsium asuransi TKI Ramayana, Rp 20 juta dari Direktur Utama PT Mangga Dua Mahkota Sri Wahyuni, dan Rp 15 juta dari Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Mohammad Jumhur Hidayat.

Sambil menunggu proses hukum, Siti kini merindukan keluarganya. ”Selain itu, saya juga kepengen sambal lecak,” ujarnya sambil tersenyum.

Keluarga Siti di Garut kini menunggu. Mereka trauma dengan tragedi buruk yang dialami Siti. ”Lebih baik mencari uang di kampung saja walau pas-pasan,” ujar Iah, kakak Siti.

Derita Siti merupakan tragedi. Demi devisa masuk, ribuan TKI harus menderita lahir batin.

(Adhitya Ramadhan/Hamzirwan)

3 Tahun Disiksa di Malaysia: Siti Hajar Cuma Ingin Kembali ke Indonesia - 10/06/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.detiknews.com

Kuala Lumpur - Tindak kekerasan terus dialami tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Yang sedang menjadi pemberitaan saat ini adalah Siti Hajar, pembantu rumah tangga yang disiksa dan dianiaya majikannya selama tiga tahun.

Akibat penganiayaan itu, wanita Indonesia asal Garut itu menderita luka-luka parah yang hampir memenuhi sekujur tubuhnya. Namun kini setelah berhasil kabur dari majikannya, yang diinginkan Siti cuma kembali pada keluarganya di Garut.

Wanita berusia 33 tahun itu ingin melupakan semua kekejaman yang telah dialaminya selama di Malaysia.

"Saya ingin melupakan semua penderitaan yang saya alami. Saya cuma ingin bersama keluarga saya," kata Siti seperti dilansir harian Malaysia, The Star , Rabu (10/6/2009).

Siti saat ini masih dirawat di University Malaya Medical Centre (UMMC). Wanita itu mulai bekerja di Malaysia pada Juli 2006 setelah bercerai dengan suaminya.

Ketika ditanya apakah dia masih ingin bekerja di Malaysia, Siti menjawab tidak tahu. "Tapi saya pikir tidak semua majikan di Malaysia jahat," tutur Siti.

Siti mengungkapkan, dirinya telah beberapa kali mencoba untuk kabur dari rumah majikannya. Namun selalu saja ketahuan oleh majikannya.

Majikan Siti adalah seorang janda berusia 43 tahun yang memiliki dua anak. Wanita itu pernah menyiram air panas ke tubuh Siti. Dia juga berulang kali memukuli Siti dengan rotan sejak 34 bulan lalu. Bahkan menurut Siti, dia cuma diberi makan nasi dua kali sehari tanpa lauk dan lainnya.

Saat ini majikan Siti telah ditahan kepolisian Malaysia. (ita/iy)

Dewi Hughes Bicara Modus Perdagangan Manusia - 18/05/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.antara.co.id

Batam, (ANTARA News) - Duta Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Dewi Hughes mengungkapkan modus baru perdagangan orang melaui adopsi anak berusia 7-10 tahun.

Ia mengatakan di Batam, Senin, dengan alasan mengadopsi, pelaku mengambil anak dibawah umur, dan mempekerjakannya sebagai pekerja seks. "Ini modus baru yang sedang marak," kata dia.

Bukan diasuh dan diberikan pendidikan layak, orang tua angkat malah mempekerjakan anak yang diadopsi.

Menurut Hughes, pekerja seks di bawah umur lebih digemari, sehingga banyak orang yang tergiur bisnis tersebut. "Katanya sih untuk menghidari AIDS," katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Poltabes Barelang Aiptu Puji Hastuti mengatakan Batam menjadi primadona perdagangan manusia.

"Mungkin karena kota industri. Batam tetap memiliki daya tarik besar setelah Jakarta," kata dia.

Ia mengatakan modus perdagangan manusia lewat janji-janji bekerja di cafe dengan gaji besar.

"Harus diwaspadai bila ada yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar yang tidak masuk akal," kata dia.(*)

NP2TKI Lacak Jaringan Perdagangan Manusia di Macau - 12/05/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 21 July 2009

www.tvone.co.id

Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika BNP2TKI, Anjar Prihantoro mengatakan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melacak jaringan perdagangan manusia (human trafficking) hingga ke Hong Kong dan Macau.

Anjar dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa (12/5/2009), menyebutkan informasi tentang adanya jaringan perdagangan manusia itu didapat dari laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menemukan 12 orang korban asal Jawa Timur di Macau.

"Ke-12 TKI korban trafficking itu merupakan rekayasa agen-agen ilegal di Jawa Timur yang kemungkinan memang mempunyai jaringan dengan agensi nakal di Hong Kong dan Macau," kata Anjar.

Ke-12 orang korban perdagangan manusia itu berasal dari tiga kabupaten di Jatim yakni Tumini, Hartik, Muanisah, Imroatul, Yeni, Purwati, Dewi, Yayuk, dan Resi (asal Kabupaten Banyuwangi), Umi Rifatul Janah (Kabupaten Jember), dan Ika Geanik R dan Lilik Jamiranti (Kabupaten Tulungagung).

Anjar mengatakan bahwa sejumlah pejabat BNP2TKI dan Kepolisian Daerah Jatim seperti Deputi Perlindungan Mardjono, Direktur Pengamanan Brigjen Pol Dede Jayalaksana, Direktur Reserse dan Kriminal Kombes Pol Edy Supriadi serta Ketua Umum SBMI Miftah Farid akan melakukan kunjungan kerja ke Hong Kong dan Macau pada 20-23 Mei 2009 untuk menangani kasus perdagangan manusia itu.

"Jika nanti dari penelusuran kami terlihat ada nama-nama agensi ilegal di Hong Kong, kami akan merekomendasikan kepada Kedutaan Besar Indonesia tidak melayani penempatan TKI, tidak mengeluarkan `job order` dari agensi nakal," katanya.

SBMI dalam surat laporan bernomor 019/SP.I/SBMI/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 kepada Deputi Perlindungan BNP2TKI Mardjono menyebutkan secara kronologis peristiwa yang menimpa ke-12 korban tersebut.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SBMI Miftah Farid dalam surat laporan itu misalnya menyebutkan peristiwa yang menimpa Ika (kelahiran Tulungagung 6 Mei 1992) yang ditawari seseorang bernama Sumaji untuk bekerja ke luar negeri ketika ia lulus SMP.

Tanggal 26 Mei 2008, Ika dibawa ke sebuah kantor perusahaan jasa TKI, PT SPJ, dan ditampung di kantor itu selama 11 minggu.

Pada 21 Agustus 2008, Ika diterbangkan ke Macau dan ia dijemput oleh seseorang bernama Jeni setelah tiba di tempat tujuan.

Seluruh dokumen Ika diambil Jeni dan dibuang ditempat sampah besar yang ada di depan penampungan.

Tanggal 23 Agustus 2008, Ika diambil oleh majikan I namun hanya dipekerjakan selama satu hari, pada 24 Agustus 2008 ia diambil majikan II namun hanya empat jam dan dikembalikan ke penampungan.

Pada 26 Agustus 2008, Ika dibawa ke majikan III dan bekerja selama enam bulan sebelum dituduh mencuri baju dan dikembalikan ke penampungan, AO Agency.

Disebutkan pula selama di penampungan, Ika sering dimarahi dan dipukuli, ditempatkan lagi ke majikan IV, majikan V, majikan VI, majikan VII, majikan VIII, kemudian Ika melarikan diri dari penampungan.

TKI Masih Sering Diperlakukan Tidak Manusiawi - 12/05/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 09 June 2009

www.kompas.com

MATARAM, KOMPAS.com — Sejumlah aktivis LSM pemerhati buruh migran menyatakan prihatin terhadap kondisi TKI yang masih menghadapi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi di negara tempat mereka bekerja.

Koordinator Advokasi Koslata NTB, M Saleh, di Mataram, Selasa, mengatakan, hingga awal Mei 2009 pemerhati dan serikat Buruh Migran Indonesia (BMI) mencatat sedikitnya 147 kasus TKI bermasalah dengan jumlah korban 854 orang dan kerugian material ditaksir Rp 1,8 miliar.

Dari 854 orang korban tersebut, sebanyak 401 orang TKI di antaranya telah melapor ke Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram, 26 di antaranya meninggal dan 61 orang korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, sebanyak tujuh calon TKI gagal berangkat, empat orang menjadi korban perkosaan dan tindak kekerasan serta 27 orang ditempatkan secara ilegal oleh Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

"Kalau hal ini dibiarkan, berapa banyak lagi korban dan besarnya kerugian yang akan mereka tanggung hingga akhir 2009," katanya dalam dengar perndapat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Agus Patria.

Ia mengatakan, TKI NTB seakan-akan identik dengan buruh murah yang bekerja di sektor kasar dan kotor serta berpendidikan rendah. "Ini sudah menjadi merek daerah ini," ujarnya.

Tingkatkan Pendidikan untuk Cegah "Trafficking" - 12/05/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 09 June 2009

www.kompas.com

MALANG, KOMPAS.com - Di Indonesia, trafficking atau perdagangan manusia sudah seperti wabah penyakit yang memakan banyak korban dalam satu dekade terakhir. Peningkatan akses pendidikan disertai pemberdayaan masyarakat merupakan langkah strategis untuk mencegah trafficking.

“Program trafficking tidak akan berhasil kalau keluarga atau masyarakat tidak ikut mencegah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Departemen Pendidikan Nasional Hamid Muhammad PhD dalam pembukaan Workshop Anti Perdagangan Anak di Malang, Selasa (12/5) malam. Workshop anti perdagangan anak ini akan digelar selama tiga hari dan diikuti 150 peserta dari berbagai elemen.

Pendidikan akan berdampak luas pada penanganan trafficking ketika disasarkan pada korban trafficking dan anak-anak di daerah rawan trafficking. Dalam upaya ini, Depdiknas meluncurkan berbagai program. Di antaranya adalah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah Save the Children untuk menjalankan program Enable (Enabling Communities to Combat Child Trafficking trough Education) atau pemberdayaan masyarakat dalam memerangi perdagangan anak melalui pendidikan.

“Program ini telah dirintis oleh Save the Children sejak tahun 2003 di sepuluh kabupaten/kota di lima provinsi yang merupakan daerah rawan trafiking. Mulai tahun ini, kami terlibat lebih aktif dan juga mengalokasikan anggaran,” kata Hamid.

Program Enable di sepuluh kabupaten/kota –di antaranya Karawang, Gunungkidul, Malang, dan Sambas- akan menjadi model penanganan trafficking yang melibatkan masyarakat. “Dalam dua sampai tiga tahun mendatang, saya harap program ini bisa dilakukan di daerah lain yang juga merupakan kantong trafficking,” kata Hamid.

Hamid mengatakan, orang tergoda untuk bekerja keluar negeri bukan selalu karena di Indonesia tidak ada pekerjaan. “Ada mindset kalau bekerja di luar negeri itu lebih membanggakan. Jadinya, ketika ada iming-iming gaji yang besar, orang yang masih tergolong anak-anak pun mudah terpikat. Padahal, mereka tidak punya pendidikan dan ketrampilan yang memadai,” ujar Hamid.

Peran pendidikan, kata Hamid, sangat strategis dalam pencegahan trafiking. “Pemerintah tidak melarang orang untuk bekerja di luar negeri. Namun, kami berharap, orang bekerja di luar negeri dengan jalur legal serta dibekali pendidikan dan ketrampilan yang cukup,” kata Hamid.

LSD

53 TKI Ilegal Gagal Berangkat ke Malaysia - 09/05/09

Written by Mira Kartawijaya

Tuesday, 09 June 2009

www.kompas.com

KUPANG, KOMPAS.com — Aparat Kepolisian Pengawasan Pantai dan Pelabuhan Laut (KP3L) Tenau Kupang, Sabtu dini hari, menggagalkan upaya pengiriman secara ilegal 52 calon TKI asal NTT ke Malaysia. Para TKI itu hendak diangkut menggunakan KM Bukit Siguntang.

Kapolresta Kupang AKBP Herry Sulistiono, Sabtu (9/5), membenarkan kabar itu. Menurut Herry, ke-52 calon TKI asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Belu, dan Kupang itu hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui pintu masuk Tarakan, Kalimantan Timur.

"Mereka tidak memiliki dokumen lengkap untuk mencari pekerjaan di Malaysia sehingga aparat KP3L Pelabuhan Tenau Kupang langsung mengamankan ketika hendak bertolak dari Pelabuhan Tenau Kupang dengan KM Bukit Siguntang," katanya.

Para calon TKI tersebut direkrut oleh Melkianus Foeh yang mengaku sudah lama bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

Berbicara Kepada Media

2009-11-08T11:15:00.001+07:00

Sebuah kampanye advokasi, pada dasarnya adalah tentang proses penyampaian pesan (Masalah dan Usulan Solusi) kepada masyarakat (sasaran kampanye anda, pendukung, dan masyarakat luas). Ada beberapa cara untuk menyampaikan pesan anda, namun salah satu cara yang paling efektif untuk menunjukkan mengapa solusi yang anda tawarkan merupakan solusi yang terbaik adalah melalui media massa.

Ada beberapa alasan mengapa kampanye anda harus diusahakan agar dapat disampaikan melalui media massa :

Liputan media menunjukkan pada anggota dan mitra koalisi anda, bahwa apa yang mereka inginkan sedang dikomunikasikan ke “dunia luar” dan masyarakat memperhatikan dengan serius keinginan mereka serta kampanye yang anda lakukan.

Liputan media membantu memberi kekuatan pada anggota dan mitra koalisi anda. Informasi yang diperoleh dari media dapat membuat anggota anda terus mengikuti dan terlibat bersama perkembangan kampanye anda, serta menginformasikan kepada mereka bagaimana agar dapat berpatisipasi secara efektif dalam kampanye yang anda lakukan.

Liputan media menunjukkan kepada para pembuat keputusan/kebijakan bahwa isu yang anda buat adalah isu nasional (bukan hanya sekedar muncul dari beberapa orang dalam serikat buruh/pekerja A atau B) sehingga mereka tidak dapat seenaknya mengabaikan anda.

Liputan media dapat membentuk opini publik dan para pembuat keputusan/kebijakan bahwa kampanye anda didukung oleh sebagian besar masyarakat (walaupun ini belum tentu benar) dan akan memberikan tekanan kepada para pembuat keputusan/kebijakan untuk memenuhi tuntutan anda.

Liputan media ini murah (seandainya tidak bisa gratis), dan mencakup semua sasaran kampanye anda.

Agar dapat bekerja sama dengan pihak media massa dengan baik, maka anda harus :

MENGENAL MEDIANYA:
Untuk bisa berkomunikasi dengan media massa dengan baik, pertama anda harus mengenal organisasi media tersebut, dan siapa yang bekerja di dalamnya. Berikut ini beberapa langkah sederhana yang bisa menolong anda untuk mengenal media yang akan digunakan:

Buatlah Sebuah Daftar Seluruh Media yang Ada. Buatlah sebuah daftar organisasi media lokal, nasional ataupun internasional yang penting. Hubungi mereka dan minta mereka untuk memberikan alamat, nomor telepon, fax, dan nama-nama reporter dan editor yang bertanggung jawab meliput berita anda. Yang perlu anda ketahui adalah bahwa setiap reporter mungkin bertugas meliput hal yang berbeda. Sebagi contoh, satu reporter ditugaskan untuk meliput pemogokan buruh, dan yang lain diminta untuk meliput pembuatan perundang-undangan perburuhan di DPR.

Kenalilah Sistem Mereka. Jangan takut untuk bertanya bagaimana sebaiknya bekerja sama dengan mereka, misalnya menanyakan kapan tenggat waktu mereka. Informasi semacam ini akan memastikan bahwa mereka akan memperoleh berita tepat pada waktunya. Semakin lengkap informasi tentang media yang anda punya, maka media yang anda gunakan akan semakin tepat sasaran, dan dengan semakin tepat sasaran yang dituju, maka akan semakin besar kesempatan anda untuk mendapatkan liputan media yang anda perlukan.

Bangunlah Hubungan yang Baik. Reporter dan editor juga seorang manusia. Pada awal kampanye anda, penting bagi anda untuk menciptakan hubungan yang baik dengan mereka, jika hubungan anda baik, maka setiap ada keinginan dari mereka untuk meliput suatu kampanye, maka mereka akan menghubungi anda untuk mencari informasi. Anda bisa membangun hubungan yang baik tersebut dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu melalui kunjungan informal ke kantor mereka. Pada awalnya anda mungkin harus memberikan pengertian kepada para reporter dan editor tersebut tentang organisasi anda, mengapa isu anda merupakan isu yang penting, siapa saja yang berada dalam koalisi anda, dan mengapa solusi yang anda tawarkan penting untuk diliput oleh media baik cetak maupun elektronik. Jagalah hubungan baik ini selama dan hingga selesainya kampanye anda, karena anda mungkin akan memerlukan bantuan mereka kembali saat anda melakukan kampanye yang lain di masa mendatang. Bahkan mungkin para reporter akan mulai melihat anda atau contact person kampanye anda sebagai narasumber utama yang harus dihubungi ketika mereka hendak menuliskan sebuah artikel mengenai masalah ketenagakerjaan. Saling ketergantungan seperti ini merupakan hal yang baik untuk dipupuk dan dapat digunakan untuk kepentingan anda.

PAHAMI PESAN ANDA DAN TETAPLAH TERFOKUS PADANYA:
Tugas anda sebagai Tim Advokasi, adalah untuk memberi informasi. Sedangkan tugas reporter adalah untuk menyebarluaskannya. Karena itu, reporter tidak bisa menyebarluaskan informasi anda, jika anda tidak memberi mereka informasi yang diperlukan dengan jelas. Jangan memasukkan terlalu banyak isu atau poin kedalam pesan yang ingin anda sampaikan. Tetaplah terfokus pada tujuan anda. Jika tujuan utama anda adalah, (1) Untuk mensosialisasikan jumlah upah minimum yang anda usulkan; dan (2) untuk menunjukkan bagaimana para buruh/pekerja tidak bisa hidup dengan upah mereka yang sekarang (dua poin yang mendukung kampanye anda), maka usahakan untuk memusatkan pesan anda pada upah minimum tanpa harus menunjukkan permasalahan buruh kontrak, jam lembur paksa, dan standar kesehatan dan keselamatan buruh/pekerja (tiga poin yang tidak terkait dengan kampanye UMR anda). Jika tidak terfokus, media tidak akan mengerti pesan anda. Anda bisa menggunakan spanduk, poster, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, sebagai contoh, untuk memperkuat dua pesan diatas sebagai tema kampanye anda.

Jika anda telah menentukan pesan anda dan bagaimana agar anda dapat terfokus padanya, maka tentukan media mana yang terbaik serta orang-orang yang terlibat didalam media tersebut untuk mengirimkan pesan anda. Jangan ragu untuk memberikan pesan anda pada lebih dari satu orang, karena mungkin saja, seorang reporter yang meliput masalah bisnis, menulis berita anda minggu lalu, tapi minggu ini pesan anda yang baru akan masuk ke dalam berita politik nasional dan ditulis oleh reporter yang lain. Tugas anda adalah memastikan bahwa pesan anda sampai kepada media yang benar dan orang yang tepat, sedang tugas mereka adalah menentukan siapa reporter yang cocok jika berita anda termasuk berita yang bisa masuk dalam berbagai macam kategori.

KENALI PEMIRSA ANDA:
Perlu anda ingat bahwa pemirsa anda adalah masyarakat, bukan institusi. Karena semua orang memiliki perasaan, maka penting untuk menampilkan “wajah atau karakter manusia” dalam pesan anda. Pesan yang anda buat sebaiknya mewakili perasaan manusia, tidak hanya sekedar teori atau angka-angka. Tunjukkan bagaimana sulitnya kehidupan seseorang akibat masalah yang ada dan tunjukkan bahwa keadaan mereka akan jauh lebih baik jika tuntutan dan solusi yang anda ajukan dapat di jalankan. pemirsa anda akan lebih merespon pesan anda, jika anda mampu menyentuh perasaan dan emosi mereka.

Tentukan pemirsa yang bagaimana yang anda inginkan, beberapa diantara mereka ada yang bukan tipe pembaca, ada yang tidak menonton televisi, maka pilihlah media yang sesuai dengan pemirsa yang anda inginkan. Tidak semua pesan yang anda sampaikan cocok bagi mereka, karena itulah penting untuk menyesuaikan pesan yang lebih spesifik untuk pemirsa yang spesifik pula. Jika sasaran anda untuk meyakinkan para pembuat keputusan/kebijakan agar mereka mengetahui bahwa kampanye anda didukung oleh banyak orang, maka buatlah pesan dan sebuah kegiatan yang menunjukkan kekuatan anda. Jika sasarannya adalah untuk menyampaikan kemenangan kepada anggota anda, maka sesuaikan pesan anda dengan informasi hasil dan manfaat dari kemenangan anda tersebut.

KETAHUI BAGAIMANA SISTEM KERJA MEDIA:
Para reporter dan editor sering kali bekerja di bawah tekanan. Banyak diantara mereka yang hanya punya waktu sedikit untuk bisa menyerahkan berita, memahami inti masalah, menulisnya atau menampilkannya di televisi atau radio mengenainya. Dengan mengetahui sistem kerja mereka, anda dapat melihat berita anda dimuat dikoran atau di televisi dengan sangat mudah.

Cobalah untuk berpikir seperti ini, pekerjaan anda adalah untuk menyampaikan berita kepada pada reporter. Reporterlah yang akan menyampaikanya kepada masyarakat. Jika anda tidak memberikan informasi yang jelas, maka bisa jadi, berita yang muncul akan berbeda dengan apa yang anda harapkan, atau bahkan pesan dari lawan anda yang akan muncul. Kuncinya adalah mencoba untuk memberikan bantuan sebesar mungkin kepada sang reporter. Untuk melakukan ini, anda harus bisa memberikan semua informasi yang di butuhkan reporter kapan saja, dan informasi tersebut dalam bentuk yang mudah dan telah mereka kenal, sehingga mudah bagi mereka untuk memberitakannya. Diperlukan beberapa persiapan, waktu dan kegigihan, namun hasil yang akan anda diperoleh, jauh lebih besar, ratusan atau bahkan ribuan orang yang akan tersentuh melalui pesan anda .... dan semua itu gratis!

“Alat-alat” berikut ini penting dalam usaha anda bekerja dengan media dimanapu:

Undangan Pers: Undangan Pers adalah sebuah undangan bagi pers untuk menghadiri peristiwa/kegiatan tertentu yang akan anda adakan sebagai sarana untuk menyampikan pesan. Layaknya sebuah undangan, didalamnya perlu dijelaskan segala informasi yang diperlukan seperti kapan dan dimana sehingga mereka bisa menentukan apakah bisa hadir atau tidak.

Organisasi media yang ingin anda undang sebaiknya menerima undangan sehari sebelumnya, sehingga mereka dapat merencanakan untuk mengirimkan reporter mereka. Undangan Pers ini harus singkat (kurang dari satu halaman) dan berisi

Informasi yang menjelaskan tentang peristiwa/kegiatan tersebut, kapan dan dimana akan berlangsung, dan mengapa peristiwa/kegiatan itu penting bagi masyarakat.

Nama, nomor telepon, fax, dan alamat orang orang yang bertindak sebagai HUMAS kelompok anda.

Siaran Pers: Cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada pers secara jelas dan akurat adalah dengan memberikan mereka sebuah Siaran Pers. Anda bisa membayangkan siaran pers seperti berikut: Jika anda seorang wartawan dan anda harus menulis artikel tentang peristiwa/kegiatan anda, maka siaran pers anda itulah artikel anda.

Dalam banyak kasus, mengandaikan diri sebagai seorang reporter adalah merupakan suatu hal yang mendekati kebenaran. Ingatlah bahwa semua reporter itu bekerja dalam tekanan untuk mengejar tenggat waktu setiap harinya. Jika anda memberi mereka artikel yang telah mencakup semua informasi yang diperlukan, mereka akan senang sekali, mereka tinggal mengutip sebagian besar artikel anda kedalam artikel yang akan dimuat di koran mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kepala berita/headline anda. Berita di koran yang anda baca keesokan harinya mungkin akan tampak seperti siaran pers yang anda buat. Di satu sisi anda berhasil menyampaikan pesan anda pada ribuan orang, anda juga membantu mengurangi ketegangan si wartawan, jadi sama-sama saling diuntungkan!

Pada hari H pelaksanaan kegiatan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk memberikan siaran pers ini kepada para reporter sebelum acara dimulai. Pastikan juga bahwa para reporter yang terlambat juga mendapatkan siaran pers anda. Siaran pers anda bisa juga berupa salah satu dari beberapa informasi lainnya yang anda bagikan kepada pers, dan sebaiknya semuanya disatukan dalam sebuah Paket Informasi Pers. Paket Informasi Pers ini bisa berisi dokumen tentang latar belakang isu, pernyataan resmi dari pimpinan organisasi anda, kesaksian dari para buruh/pekerja, hasil penelitian yang anda lakukan, serta daftar organisasi dan orang-orang berpengaruh yang mendukung kampanye anda.

Bawalah daftar media yang anda miliki untuk memeriksa media apa saja yang hadir. Catat nama-nama reporter yang anda temui. Beritahukan kepada meraka bahwa anda adalah HUMAS acara dan organisasi anda, dan minta mereka untuk menghubungi anda jika mereka memerlukan informasi yang lain. Pastikan bahwa anda telah mengirimkan fax siaran pers anda ke semua media yang tidak hadir pada saat kegiatan berlangsung sebelum tenggat waktu mereka, bahkan jika perlu, fax siaran pers tersebut SEBELUM acara berlangsung.

Berikut ini adalah tuntunan secara garis besar agar siaran pers anda sukses:

Tulislah siaran pers anda seolah-olah itu adalah suatu artikel sebenarnya dalam surat kabar. Gunakanlah bahasa yang menarik. Jika siaran pers sudah ditulis seperti ini biasanya reporter akan banyak mengutip tulisan anda didalam artikelnya.

Tulislah headline seperti suatu artikel dalam surat kabar. Reporter biasanya menggunakan headline untuk artikel mereka, khususnya jika mereka terpaksa harus menurunkan beritanya segera.

Cobalah untuk membatasi siaran pers anda hanya satu atau dua halaman saja yang merangkum poin-poin utama dan penting. Untuk satu paragraf usahakan tidak terlalu panjang, cukup empat atau lima baris saja.

Pastikan untuk memasukkan informasi penting di dalam paragraf pertama. Dengan kata lain, paragraf pertama harus memuat semboyan jurnalisme yaitu Siapa, Apa, Kapan, Dimana, Mengapa, dan Bagaimana.

Sebuah siaran pers harus didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Hal inilah yang disebut pemberitaan. Tetapi, memberikan suatu pendapat untuk menunjukkan pentingnya fakta-fakta tersebut juga perlu. Jika perlu gunakan suatu kutipan untuk mendukung pernyataan anda. Hal ini dikarenakan didalam suatu artikel yang bagus biasanya selalu terdapat kutipan. Cantumkan juga siapa yang berbicara dalam kutipan tersebut, misalnya “Suatu fakta bahwa pemerintah tidak setuju menaikkan upah minimum membuat kita percaya bahwa pemerintah tidak peduli dengan kondisi buruk para buruh”, kata Suparman, seorang pemimpin suatu serikat buruh A.

Tulislah siaran pers anda menggunakan spasi ganda dan diatas kertas putih. Pastikan ada tepi baris yang kosong untuk reporter dapat menuliskan catatan pada saat mereka membaca artikel kita dan mengadaptasinya kedalam artikelnya.

Pada sudut atas halaman pertama, tuliskan nama organisasi dan nama humas media siaran pers anda, juga nama orang yang mewakilinya jika humas utama anda sedang tidak ada di tempat. Kemudian, cantumkan juga tanggal kegiatan yang dijelaskan dalam siaran pers tersebut. Tanggal tersebut dapat merupakan tanggal yang spesifik atau tuliskan saja UNTUK DISIARKAN/DITERBITKAN SEGERA.

Jika siaran pers anda melebihi satu halaman, tulislah “BERSAMBUNG” pada baris bawah di halaman pertama. Pada sudut kiri atas halaman kedua, tulislah kembali dua kata pertama dari judul anda dan tulis “HALAMAN 2”. Pada baris bawah di halaman terakhir release anda, ketiklah tanda “###” yang merupakan kode khusus jurnalistik yang menunjukan akhir dari suatu artikel.

Buatlah siaran pers hanya jika anda mempunyai berita penting yang berharga untuk disampaikan. Jika seorang reporter sering mendapatkan berita yang tidak terlalu berarti dari anda, mereka akan malas dan mengabaikan kampanye media anda di kemudian hari atau bahkan tidak membaca siaran pers anda sama sekali.

Tindak lanjuti siaran pers anda. Sebelum kegiatan dimulai, hubungi organisasi pers yang telah anda kirimi undangan untuk memastikan apakah mereka bersedia hadir atau tidak. Setelah kegiatan berakhir, hubungi para reporter yang hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan memberi penekanan pada isu-isu yang penting. Selain itu hubungi juga organisasi pers yang tidak mengirimkan reporternya untuk memastikan bahwa mereka juga memperoleh siaran pers anda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka ajukan.

Di dalam semua siaran pers, jangan lupa untuk mencatat nama humas pers anda beserta kontak informasinya.

Pernyataan Pers: Suatu pernyataan pers hampir sama dengan siaran pers hanya saja pernyataan pers tidak bersamaan dengan aksi spesifik atau kegiatan yang diadakan oleh organisasi anda. Biasanya, pernyataan pers adalah suatu reaksi cepat dan sederhana dari organisasi anda mengenai kegiatan atau perkembangan tertentu. Contohnya, jika pemerintah mengumumkan angka UMR baru, organisasi anda bisa memberikan pernyataan tertulis untuk publik melalui media seperti berikut ini : “SPSI-R menolak ketentuan UMR baru yang ditetapkan pemerintah karena UMR tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari para buruh beserta keluarganya…” Pernyataan-pernyataan seperti seringkali dipergunakan oleh media dalam artikel dimana mereka menuliskan mengenai kegiatan yang berlangsung: “Angka UMR baru yang ditentukan oleh pemerintah ditolak oleh berbagai serikat buruh/pekerja, dan termasuk kedalamnya adalah SPSI-R…”

Konferensi Pers: Ketika mengadakan suatu konferensi pers atau kegiatan penting, anda perlu mengetahui tenggat waktu organisasi media. Kegiatan di pagi hari atau awal siang menawarkan banyak kesempatan untuk peliputan keesokan harinya. Berikan kesempatan bagi media untuk mengambil gambar, dan jika memungkinkan, adakan suatu kegiatan tersebut di tempat yang menarik dan nyaman. Berusahalah sekreatif mungkin!

Konferensi pers adalah proses yang sederhana:

Seperti layaknya sebuah pertemuan, ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Sebelum pertemuan dimulai, berikan siaran pers anda kepada para reporter.

Pastikan bahwa Anda membuat daftar hadir bagi para jurnalis yang datang sehingga Anda tahu siapa saja yang datang dan tahu bagaimana cara menghubungi mereka diwaktu yang akan datang.

Buatlah pernyataan pendek tetapi jelas yang mengikuti poin-poin penting siaran pers anda (sebaiknya tidak lebih dari 5 menit). Jangan membacakan siaran pers anda kata demi kata sehingga menimbulkan kesan anda terlalu menggurui. Jika perlu gunakan alat bantu visual (jika relevan) untuk menunjukkan fakta.

Pikirkan cara untuk memberikan “wajah/karakter manusia” dalam isu anda pada saat konferensi pers. Salah satu cara yang efektif adalah meminta salah satu buruh/pekerja untuk menceritakan bagaimana isu tersebut telah menyulitkan hidupnya. Hal ini akan menambahkan elemen emosional pada pernyataan yang sudah disampaikan oleh juru bicara anda pada awal konferensi pers.

Setelah presentasi anda selesai, berikan kesempatan kepada para reporter untuk mengajukan pertanyaan. Kesempatan ini dapat anda gunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail yang tidak tercakup dalam pernyataan awal anda.

Anda sebaiknya memonitor peliputan pers mengenai kegiatan dan siaran pers anda untuk mengukur apakah pesan anda telah diberitakan dengan tepat dan apakah cerita anda dapat disampaikan dengan efektif.

Apa yang akan terjadi jika anda telah melaksanakan semua dengan baik… dan semuanya itu berhasil?
Hubungi reporter dan ucapkan terima kasih kepadanya. Terlepas dari apakah dia akan menuliskan masalah lain atau tidak, anda telah membina suatu kontak media yang mungkin berguna untuk kepentingan kampanye anda yang akan datang. Selain itu, jangan lupa untuk mengucapkan selamat pada diri anda sendiri dan tim anda atas kesuksesan tersebut.

Jika anda telah melaksanakannya dengan baik ….dan mereka tidak menggunakan siaran pers anda atau memberitakannya dengan buruk, lalu bagaimana ?
Hubungi reporter untuk mengklarifikasi semua informasi yang telah diberitakan secara tidak benar. Jika mereka tidak meliputnya sama sekali, anda bisa menghubungi mereka untuk menanyakan apakah mereka telah menerima siaran pers anda dan mengapa mereka tidak memberitakannya. Jangan menelpon untuk menyampaikan keluhan anda, karena ingatlah bahwa anda perlu menjalin hubungan yang baik dengan para reporter sebagai media kampanye isu yang akan datang. Lebih baik tanyakan kepadanya, jika semua informasi telah diberikan dengan lengkap, lantas cerita dengan model seperti apa yang mereka butuhkan untuk isu anda tersebut.

Tips Dan Trik Membuat Paspor

2009-11-08T11:12:00.001+07:00

Tips Dan Trik Membuat Paspor

Apabila anda belum pernah ke kantor imigrasi, pastinya anda akan sedikit mengalami kesulitan, begitu banyak orang dengan prosedur yang sangat menyulitkan. Menurut saya prosedur pembuatan paspor seharusnya dapat dibuat lebih mudah dan tidak terlalu rumit.

Kalo saya perhatikan sebenarnya membuat paspor itu tidak terlalu rumit, apabila anda mengetahui cara pembuatannya. Karena itulah saya merasa harus berbagi pengalaman saya mengenai pembuatan paspor.

Dalam mengajukan permohonan paspor anda harus membawa kelengkapan andministrasi yang diperlukan, yaitu :

a. Keterangan Identitas Diri, berupa :

- Bukti domisili, dengan ketentuan :

Bagi WNI yang bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Resi Kartu Tanda Penduduk. Dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) bagi daerah yang telah mengeluarkan KK, atau keterangan bertempat tinggal dari Kecamatan.

Bagi WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia (Penduduk Luar Negeri), berupa Tanda Penduduk negara setempat atau bukti/petunjuk/keterangan ijin yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.

- Bukti Identitas Diri, berupa salah satu bukti identitas diri sbb :

Akte kelahiran atau Akte perkawinan/Surat nikah atau Ijasah atau Surat baptis.

b. Surat ijin dari instansi berwewenang, bagi yang akan bekerja di LN.
c. Surat rekomendasi dari perusahaan bagi yang telah bekerja.
d. Surat ijin dari instansi yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil

Cara Pembuatan Paspor :

Pertama-tama anda harus membeli formulir permohonan pembuatan paspor sebesar Rp. 5.000,-, lalu anda mengisi formulir tersebut dan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan.
Serahkan formulir dan lampirannya ke loket yang telah disediakan.
Setelah formulir diperiksa, maka anda akan diberukan kuitansi pembayaran untuk biaya foto (Rp. 55.000) dan sidik jari (Rp. 5.000).
Serahkan bukti pembayaran foto dan sidik jari tersebut kembali ke loket, petugas akan memberitahu tanggal pengambilan foto dan sidik jari anda. Biasanya anda harus menunggu selama 1 minggu untuk dapat difoto dan diambil sidik jarinya.
Datanglah pada hari yang telah ditentukan untuk dapat difoto dan diambil sidik jarinya, sebelum itu anda harus mengambil berkas anda ke loket tempat anda menyerahkan berkas-berkas anda, lalu berkas tersebut diserahkan ke petugas administrasi di tempat pengambilan foto dan sidik jari.
Setelah selesai difoto dan diambil sidik jarinya, maka anda harus membawakembali berkas ke loket awal.
Petugas loket akan memberikan kuitansi untuk pembayaran paspor (Rp. 200.000).
Setelah melakukan pembayaran, berikan bukti pembayaran paspor dan setelah itu anda menunggu untuk wawancara.
Setelah wawancara anda harus menunggu kembali selama 1 minggu untuk dapat mengambil paspor anda.
Ambil paspor anda di loket pengambilan paspor (jangan lupa membawa kuitansi pembayaran paspor), foto copy paspor anda dan berikan foto copyannya kepada loket tersebut.

Tips and Trick pembuatan paspor :

Sebaiknya anda mengajukan permohonan sendiri ke Kantor Imigrasi dimana anda berdomisili. Walaupun memakan waktu lebih lama tetapi biayanya lebih murah daripada anda melalui calo.
Mintalah Tanda Bukti Permohonan kepada petugas loket. Bukti ini menyatakan anda telah menyerahkan kelengkapan administrasi yang diminta oleh Kantor Imigrasi
Mintalah kwitansi pembayaran paspor anda kepada petugas/kasir. Bukti ini menyatakan anda telah melakukan pembayaran biaya pembuatan paspor anda.
Jangan malu untuk bertanya,saya sarankan lebih baik bertanya kepada sesama pembuat paspor, dikarenakan biasanya informasi yang didapatkan lebih banyak daripada anda bertanya kepada petugas yang dengan tampang yang kurang ramah dan sepertinya enggan sekali memberikan informasi.
Apabila anda ingin proses yang cepat dalam pembuatan paspor berikan alasan yang masuk akal kepada petugas. Sehingga anda tidak perlu menunggu 1 minggu untuk dapat difoto dan diambil sidik jari.
Datanglah pagi-pagi untuk dapat dilakukan pengambilan foto dan sidik jari. karena apabila anda datang siang hari maka anda harus menunggu sangat-sangat lama, hal ini dikarenakan petugas mendahulukan orang2 yang membuat paspor melalui calo dari pada yang melakukan sendiri.

Semoga Tips and Trick ini dapat berguna dalam pembuatan paspor anda……

Daftar Perwakilan Indonesia di Luar Negeri

2009-11-08T11:11:00.001+07:00

Daftar Perwakilan Indonesia di Luar Negeri

Written by rezka
Wednesday, 12 September 2007
Afrika Selatan Kedutaan Besar RI di Afrika Selatan Merangkap Kerajaan Lesotho 949 Schoeman Street, Arcadia Hatfield 0028 Pretoria (P.O. Box.13155 PRETORIA) Telepon :(27-12) 342 3350 Fax :(27-12) 342 3369 Email : indonemb@interkom.co.za Amerika Serikat Kedutaan Besar RI di WASHINGTON DC,AMERIKA SERIKAT 2020 Massachussets Avenue,N.W.Washington DC 20038,United State of America Telepon: (202) 775 5200 s/d 344 14209 Fax: (202) 775 5365 Konsulat Jenderal RI di CHICAGO,AMERIKA SERIKAT Two Illinois Center (Suite 142 233 North Michigan Avenue,Chicago,Illonois 60601,USA Telepon: (312) 938-0101,938 0311 Fax: (312) 938-3148 Konsulat Jenderal RI di HOUSTON,AMERIKA SERIKAT 10900 Richmond Avenue,Houston,Texas 77042,USA Telepon: (1713) 785 1691 Fax: (1713) 780 9644 Konsulat Jenderal RI di LOS ANGELES, AS 3457 Willshire Boulevard - Los Angeles CA 90010 - USA Telepon: (213) 3855 128 Fax: (213) 4873 971 Konsulat Jenderal RI di NEW YORK,AMERIKA SERIKAT 5, East 68th Street, New York NY 10021,United State of America Telepon: (212)879 30600 s/d 879 30615 Fax: (212)570 6206 Konsulat RI di SAN FRANSISCO,AMERIKA SERIKAT 1111 Columbus Avenue, San Fransisco,California,94133,USA Telepon: (415) 474 9571 Fax: (415) 441 4320 Arab Saudi, Oman KEDUTAAN BESAR RI DI RIYADH,ARAB SAUDI MERANGKAP KESULTANAN OMAN Riyadh Diplomatic Quarater (RDQ),Po.BOX 94343 Riyadh 11693,Kingdom of Saudi Arabia Telepon: 488 2131,488 2282,488 2472 Fax: 488 2966 Konsulat Jenderal RI di JEDDAH,SAUDI ARABIA Al-Mualifin Street,Al-Rehabjr District,Po.BOX 10,Jeddah 21411 - KIndom of Saudi Arabia Telepon: (00966.02) 671-1271 Fax: (00966.02) 673-0205 Australia Kedutaan Besar RI di CANBERRA, AUSTRALIA 8, Darwin Avenue,Yarrlurnia,A.C.T. 2600,Canberra,Australia,PO.BOX 616 Kingston 2604 Telepon: (08) 2508600 Fax: (08) 258666, (08 )2733545 Konsulat Jenderal RI di SYDNEY, AUSTRALIA 236-238 Maroubra Road,Mroubra NSW 2035,Sydney-Australia Telepon: (02) 344 9933 Fax: (02) 349 349 6854 Konsulat RI di MELBOURNE AUSTRALIA 72 Queens Road,Melbourne,Victoria 3004,Australia Telepon: (03) 525 2755 Fax: (03) 525 1588 Konsulat RI di DARWIN,AUSTRALIA 20,Harry Chan Evenue, Darwin,Northnern Territory,Australia Telepon: (089) 410 048,410 051 Fax: (089) 412 709 Konsulat RI di PERTH,AUSTRALIA 134,Adelqide Terrace, East Perth, WA 6004, Po.BOX 6683,Australia Telepon: (09) 221 5858 Fax: (09) 221 5688 Bahrain, Kuwait, Qatar Kedutaan Besar RI di KUWAIT merangkap BAHRAIN dan QATAR Kaifan Blok 5,Ali Shebani Street House No.21,Po.BOX 21560 Safat - 13076 Safat Kuwait Telepon: (00965) 483 9927,483 9953 Fax: (00965) 481 9250 Belgia Perutusan RI di BRUSSEL BELGIA untuk Masyarakat EROPA Boulevard de la Woluwe,38. B-1200 Bruxelles Bundes,Republik Deutchsland Telepon: (322) 77909715 Fax: (322) 7728210 Belanda Kedutaan Besar RI di DEN HAAG,BELANDA Tobias Asserlann 8,2517 KC-Den Haag Telepon: (070) 3108100, 3108182 Fax: (070) 3643331 Brazil, Bolivia Kedutaan Besar RI di Rio De Janeiro, Untuk Brazil merangkap Bolivia Ses Avenida Das Nacoes Quadra 805, ote. 20 Brasilia-DF, CEP-707479-900 Telepon: (55-61) 443 8800, 443 1788, 443 4811, 443 8649 Fax: (55-61) 443 6732 Email: kbribrasilia@persocom.com.br Brunei Darussalam Kedutaan Besar RI di BANDAR SRI BEGAWAN,BRUNEI DARUSSALAM Lot 4498,Simpang 528,Kampung Sungai,Hanching Baru,Jalan Muara,Po.BOX 3013,Bandar Sri Begawan Telepon: (06732) 330 180,330 538,330 361,330 445-330 579 Fax: (006732) 330 646 Canada Kedutaan Besar RI di OTTAWA, CANADA 55 ParkDale Avenue Ottawa,Ontario Kanada,KIY IE5 Telepon: (613) 724 1100 Fax: -613 Konsulat Jenderal RI di VANCOUVER, KANADA 1455 West Georgia Street 2n Floor,Vancouver BC,Canada V6G2T3 Telepon: (604) 682 8855 Fax: (604) 662 8396 Konsulat Jenderal RI di TORONTO, KANADA 129, Jarvis Street,Toronto,Ontario,Canada-M5C 2H6 Telepon: (416) 3604 020,3604 023 Fax: (416) 3604 295 China Kedutaan Besar RI di Beijing, China merangkap Kepulauan Marshall An Li Tun Diplomatic Office Building B, Beijing 100600 Telepon : (86-10) 6532 5486-88, 6532 5489 (resepsionis) Fax : (86-10) 6532 5368, 6532 5782 email : kombei@public2.bta.net.cn Filipina Kedutaan Besar RI di MANILA,PHILIPINA No.185 Salcedo Street Legas Village,PO.BOX 372 M.C.C Makati,Metro Manila,Philippines Telepon: (031) 6712737,6774692 Fax: (031)6859655 Hong Kong Konsulat Jenderal RI di HONGKONG 127-129 Leighten Road, 6-8 Keewick Street,Extrance Causeway Bay, Hongkong Telepon: (852) 8904421 s/d 890 4428, 577 2459 Fax: (852) 895 0139 India Kedutaan Besar RI di India 50-A, Chanakyapuri New Delhi 110021 Telepon :(91-11) 611 2342, 611 8646 Fax :(91-11) 687 4402, 688 6763 Email : iembassy@giasdl01.vsnl.net.in Inggris Kedutaan Besar RI di Inggris merangkap Republik Irlandia 38, Grosvenor Square London W1X 9AD Telepon : (44-171) 499 7661 Fax : (44-171) 491 4993 Email : kbri@indolondon.freeserve.co.uk, kbri@indolondon. Website : www.indonesianembassy.org.uk Irak Kedutaan Besar RI di BAGHDAD,IRAK Hayil Wahda Section,No.906 Street No.2, House No.77,Po.Box 420,Baghdad,Iraq Telepon: 717 0260,719 8677,719 8979,719 8980 Fax: 00-9641-719 8680 Italy Kedutaan Besar RI di Italy dan merangkap Republik Malta Via Campania 53-55, 00187 Roma Telepon : (39-06) 420 0911 Fax : (39-06) 488 0280 Email : indorome@uni.net, indorom@boxl.tin.it Jepang Kedutaan Besar RI di TOKYO, JAPAN merangkap FEDERATED STATE of MICRONESIA 5-2-9 Higashi Gotanda,Shinagawa-Ku,Tokyo 141-Jepang Telepon: (03) 3441 4201 s/d 344 14208 Fax: (03) 3447-1697 Konsulat Jenderal RI di OSAKA, JEPANG Daiwa Bank Building 6th, Floor 4-21.Mihami Semba 4 - Chome Cho-Ku,Osaka 542 Telepon: 25229823 s/d 27 2522 9071 Fax: - Jerman Kedutaan Besar RI di BONN REPUBLIK FEDERAL JERMAN Bernkasteler Strasse 2,53175 Bonn,Bundes Republik Deutschland Telepon: (0228) 382990 Fax: (0228) 311303 Konsulat Jenderal RI di BERLIN,JERMAN Rude Loffweg 7B,1000 Berlin 33,Federal Republic of Germany Telepon: 30 Fax: -30 Konsulat Jenderal RI di HAMBURG,JERMAN Bebelalle 15,22299 Hamburg,Federal Republic of Germany Telepon: (040) 512 071,512 072,512 073 Fax: (040) 511 7531 Kamboja Kedutaan Besar RI untuk Kamboja Street Pasteur No.179, Khan Daun Penh District, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia (P.O. Box. 894) Telepon : (855-23) 216 148, 216 623, 217 934 Fax : (855-23) 217 947, 216 571 Email : kukppenh@indonemb.com.sg Korea Selatan Kedutaan Besar RI Untuk Korea Selatan 55, Youido-Dong, Young Deungpo-ku, Seoul (Post Code 150-010) Telepon : (02) 783 3675-77, 783 7371 to 72 Fax : (02) 780 4280 Konsulat RI di Pusan, Korea Selatan 8th Floor, 384-7 PUDC Building, Pujeon 2-Deong, Jin-Gu Pusan Telepon : (051) 808 0041, 808 0057 Fax : (051) 809 0041 Malaysia Kedutaan Besar RI di KUALA LUMPUR,MALAYSIA No.233,Jalan Tun Razak,50400 Kuala Lumpur,Malaysia,PO.BOX 10889 Telepon: 2421 354,242 1151,2415 228,241 1421 Fax: (03) 241 7908,242 3878 Konsulat Jenderal RI di KOTA KINABALU, MALAYSIA Jl.Coastral,Karamunsing,Peti Surat 11595,88817 Kota Kinabalu,Sabah,Malaysia Telepon: (088) 218 600,218 258,218 518 Fax: 60-88-215170 Konsulat RI di PENANG,MALAYSIA 467,Jalan Burma 10350,Penang Malaysia,Po.BOX 502,10350,Pulau Penang - PENANG - Malaysia Telepon: 04-374 686,04-374 704 Fax: 04-365 887 Maroko Kedutaan Besar RI untuk Maroko 63, Rue Beni Boufrah, Souissi, Rabat (P.O. Box 76 RABAT) Telepon : (212-7) 757 860, 757 861 Fax : (212-7) 757 859 Email : kbrirabat@iam.net.ma Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti Kedutaan Besar RI di KAIRO,REPUBLIK ARAB MESIR merangkap REPUBLIK SUDAN,REPUBLIK DEMOKRASI SOMALIA dan REPUBLIK DJIBOUTI 13 Rue Aisha El Taimora - Garden City,PO.BOX 1661 Cairo,Arab Republik of Egypt Telepon: 354 7200,534 7209 Fax: (20-2) 356 2495 Mexico Kedutaan Besar RI Untuk Mexico Merangkap Republik Panama Calle Julio Verne No.27 Colonia Polanco, Mexico D.F. 11560 Telepon : (525) 280 5748, 280 6363, 280 6863, 280 2449 Fax : (535) 280 7062 Email : kbrimex@prodigy.net.mx Pakistan Kedutaan Besar RI Untuk Pakistan Diplomatic Enclave I Street 5, Ramna G 5/4, Islamabad, Pakistan 44000 (P.O.Box. 1019) Telepon : (92-51) 2206 656, 2206 657, 2206 658, 2206 659 (central) Fax : (92-51) 2821 981, 2829 145 Email : unitkom@best.net.pk Perancis Kedutaan besar RI di Perancis merangkap Andorra 47-49 Rue Cortambert, 75116 Paris Telepon : (33-1) 4503 0760 Fax : (33-1) 4504 5302 Email : komparis@online.fr Website : www.amb-indonesie.fr Russia Kedutaan Besar RI untuk RUssia dan Mongolia Novokuznetskaya Ulitsa No.12 MOscow, Russian Federation Telepon : (7-95) 951 9549-51 Fax : (7-95) 230 6341 Email : kbrimos@online.ru Singapura Kedutaan Besar RI di SINGAPURA,SINGAPURA 7 Chatsworth Road - Singapore 249761 Telepon: 7377422 Fax: 737 5037,235 5783 Spanyol Kedutaan Besar RI di Spanyol Calle De Agastia No.65, Madrid 28043 Telepon : (34-91) 413 0294, 413 0394, 413 0594, 413 0794 Fax : (34-91) 413 8994 Email : kbrimadrid@cempresarial.com Swiss Kedutaan Besar RI di BERN,SWISS Elfenauweg 51,306 Bern,Switzerland,Po.Box 270,3000 Bern 15 Telepon: (4131) 352 0983 s/d 85 Fax: (4131) 351 6785 Thailand Kedutaan Besar RI di BANGKOK,THAILAND 600-602 Pechburi Road,Bangkok,Thailand Telepon: 2523135-40,5253175-77,2523180 Fax: 2551267 Turki Kedutaan Besar RI di ANKARA,TURKI Abdullah Davdet Sokak No.10, PO.BOX C42, Cankaya 06680, Ankara, Turkey Telepon: (312) 438 2190 s/d 92, 438 8712 Fax: (312) 43 82193 Uni Emirat Arab Kedutaan Besar RI di ABU DHABI (UAE) Bateen West 20-30-04330,Al- Khaleeg Al-Arabi Street,PO.BOX 7258,Abu Dhabi,United Arab Emirates Telepon: 09 712-454 448 Fax: 09 712-455 453 Vietnam Kedutaan RI untuk Vietnam 50, Ngo Quyen Street, Hanoi Telepon : (84-4) 825 323, 825 3353, 825 7969 Fax : (84-4) 825 9274 Email : indohan@netnam.vn, komhan@hn.vnn.vn Yaman Kedutaan Besar RI untuk Republik Yaman Hadda Area, House No.16, Hadda, Sana a(P.O.Box 19873 SANA A) Telepon : (967-1) 414 633 Fax : (967-1) 412 956 Email : indosan@y.net.ye Yordania Kedutaan Besar RI di AMMAN, YORDANIA South Um-Uthania 6th Circle,Amman,Jordan,PO.BOX 811784 Telepon: Fax: Yunani Kedutaan Besar RI di ATHENA,YUNANI 55, Papanastasiou Street 154.52 Paleo Psychico, Athens-Greece Telepon: (031) 67 12737,677 4692 Fax: (031) 685 9655 PBB Perutusan Tetap RI pada PBB Di Jenewa Swiss 16, Rue de Saint- Jean,1203 Geneva,Suisse,PO.BOX 2271,1211 Geneva 2 Telepon: (+004122) 3453 350 Fax: (+004122) 345 5733
Last Updated ( Wednesday, 12 September 2007 )

Layanan Fasilitator

2009-11-08T11:10:00.001+07:00

Layanan Fasilitator

Halaman ini berisikan literatur yang berguna bagi para fasilitator dalam menyelenggarakan Training dan lokakarya yang berkaitan dengan kampanye anti trafiking.

Seberapa Besar Masalah Trafiking di Indoensia?

2009-11-08T11:08:00.001+07:00

Seberapa Besar Masalah Trafiking di Indoensia?

Statistik untuk trafiking yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan,karena itu, sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini:

Buruh Migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2002 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri. Organisasi-organisasi ini juga menyertakan jumlah buruh migran yang tidak terdokumentasi yang melewati jalur-jalur ilegal kedalam perkiraan mereka.

PRT: Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT di Indonesia, dan 23 persennya adalah anak-anak.

Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 1998 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 – 240.000 pekerja seks di Indonesia dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Meskipun tidak semua pekerja-pekerja tersebut pernah ditrafik, tetapi itu adalah bidang-bidang dimana trafiking dikenal sebagai fenomena yang tersebar luas dengan kemungkinan jumlah korban yang sangat besar

Bentuk-Bentuk Trafiking Manusia

2009-11-08T11:07:00.001+07:00

Bentuk-Bentuk Trafiking Manusia

Ada beberapa bentuk trafiking manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak:

Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

Trafiking/penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Faktor Penyebab Trafiking

2009-11-08T11:03:00.003+07:00

Faktor Penyebab Trafiking

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia di Indonesia. Trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah:

Kurangnya Kesadaran: Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

Keinginan Cepat Kaya: Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap trafiking.

Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya trafiking:

Peran Perempuan dalam Keluarga: Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

Kurangnya Pencatatan Kelahiran: Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

Kurangnya Pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum: Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

Devinisi Trafiking

2009-11-08T10:51:00.006+07:00

Definisi Dari Trafiking

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafiking sebagai:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara)

Tabel dibawah ini, yang disarikan dari Definisi PBB diatas, adalah alat yang berguna untuk menganalisa masing-masing kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk trafiking atau tidak. Agar suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafiking, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan.

Process	+	Cara/Jalan	+	Tujuan
Perekrutan Atau Pengiriman Atau Pemindahan Atau Penampungan Atau Penerimaan	D A N	Ancaman Atau Pemaksaan Atau Penculikan Atau Penipuan Atau Kebohongan Atau Kecurangan Atau Penyalahgunaan Kekuasaan	D A N	Prostitusi Atau Pornografi Atau Kekerasan/Eksploitasi Seksual Atau Kerja Paksa/dengan upah yang tidak layak Atau Perbudakan/Praktek-praktek lain serupa perbudakan

1 + 1 + 1

PERSETUJUAN KORBAN TIDAK RELEVAN

Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori diatas muncul, maka hasilnya adalah trafiking. Persetujuan korban tidak relevan apabila sudah ada salah satu dari jalan/cara diatas. Untuk anak-anak, persetujuan korban tidak relevan dengan atau tanpa jalan/cara diatas.

(Tabel disusun oleh ACILS dan ICMC)

Trafficking

2009-07-08T14:10:00.000+07:00

Kasus Trafficking di Indonesia